Menteri Keuangan, Sri Mulyani, melaporkan realisasi anggaran kesehatan turun 34,8 persen (yoy) menjadi Rp131,7 triliun hingga akhir Oktober 2022. Pada periode yang sama tahun lalu, realisasinya mencapai Rp202 triliun.
Dia mengungkapkan hal ini mengindikasikan kasus covid-19 yang semakin terkendali. Dengan demikian, belanja untuk penanganan covid-19 semakin berkurang.
"Ini menurun dalam artian baik, karena untuk covid-19 bisa ditangani dan semakin menurun," katanya, dikutip dari Antara, Kamis, (24/11/2022).
Anggaran kesehatan terdiri atas dua komposisi yaitu penanganan covid-19 dan reguler atau menangani masalah kesehatan di luar covid-19. Dari total realisasi Rp131,7 triliun per Oktober 2022 ini sebesar Rp40,7 triliun di antaranya untuk penanganan covid-19, sedangkan Rp91 triliun untuk reguler.
Realisasi penanganan covid-19 sebesar Rp40,7 triliun itu menurun dibandingkan Rp114,8 triliun pada Oktober tahun lalu, sedangkan realisasi reguler Rp91 triliun meningkat dari Rp87,2 triliun.
Sri Mulyani merinci realisasi anggaran kesehatan jika dilihat per komponen terdiri atas belanja kementerian/lembaga (K/L) Rp97,78 triliun, non-K/L Rp8,46 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp25,49 triliun.
Secara umum, melansir Antara, anggaran kesehatan yang masuk dalam belanja K/L Rp97,78 triliun di antaranya meliputi Kemenkes digunakan untuk PBI JKN Rp37,7 triliun bagi 94,3 juta jiwa dan klaim pelayanan pasien covid-19 sebesar Rp25,3 triliun.
Untuk belanja non-K/L dilakukan bagi pembayaran jaminan kesehatan PNS/TNI/Polri Rp7,8 triliun serta subsidi pajak ditanggung pemerintah (DTP) kesehatan Rp409,4 miliar.
Sementara, kinerja TKD utamanya untuk bantuan operasional kesehatan (BOK)/bantuan operasional keluarga berencana (BOKB) Rp8,7 triliun, BOK fisik kesehatan Rp7,4 triliun, dan dana desa penanganan covid-19 sebesar Rp4,6 triliun.
(baca: 10 Provinsi dengan Imunisasi Bayi Terendah, Jakarta Masuk Daftar)