Mayoritas Masyarakat Indonesia Nilai Pemberlakuan PPKM Darurat Tak Mendesak

Pemerintah kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat hingga akhir Agustus 2021. Langkah ini bertujuan untuk mencegah penularan virus corona Covid-19.

Meski demikian, terdapat protes dari masyarakat karena perpanjangan PPKM yang tak kunjung usai. Bahkan, hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan, 63,6% masyarakat Indonesia menilai pemberlakuan PPKM darurat sudah tidak mendesak.

Secara rinci, ada 45,3% responden yang menyatakan bahwa PPKM darurat kurang mendesak. Sebanyak 18,3% responden menyatakan PPKM darurat sudah tidak mendesak sama sekali.

Sementara, responden yang menilai PPKM darurat mendesak hanya 25,6%. Angkanya pun semakin kecil terhadap mereka yang menganggap PPKM sangat mendesak, yakni 4,9%.

Karena banyak yang menganggap tak mendesak, ada 52% responden tak setuju dengan penerapan PPKM darurat. Rinciannya, 39,9% responden kurang setuju dan 12,1% responden tidak setuju sama sekali.

Kendati, masih ada 38,2% responden yang setuju terhadap kebijakan tersebut. Sementara, responden yang sangat setuju dengan PPKM darurat sebanyak 4,4%.

(Baca: Survei: Mayoritas Masyarakat Anggap Pembatasan Sosial Sudah Tak Perlu)

Indikator melakukan survei terhadap 1.220 orang di seluruh Indonesia pada 30 Juli hingga 4 Agustus 2021. Survei ini menggunakan metode simple random sampling dengan tingkat toleransi kesalahan (margin of error) sekitar 2,9% dan tingkat kepercayaan 95%.