Garis Kemiskinan Makanan di Perdesaan di Papua | 2025

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Garis Kemiskinan Makanan di Perdesaan Provinsi Papua pada tahun 2025 sebesar 419.154 rupiah per kapita per bulan. Nilai ini menunjukkan kenaikan sedikit sebesar 5.550 rupiah atau 1,34% dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 413.604 rupiah per kapita per bulan. Secara historis, nilai indikator ini mengalami peningkatan konsisten dari tahun 2015 hingga 2023, dengan nilai tertinggi tercatat pada tahun 2023 sebesar 520.279 rupiah. Namun, terjadi penurunan drastis pada tahun 2024 sebesar 20,5% dari tahun sebelumnya, yang merupakan penurunan terbesar dalam periode 2015-2025. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2019 dengan pertumbuhan 12,04% dibandingkan tahun 2018. Nilai tahun 2025 juga berada di bawah rata-rata tiga tahun terakhir (2022-2024) sebesar 480.369 rupiah dan rata-rata lima tahun terakhir (2020-2024) sebesar 468.024 rupiah. Pada tahun 2025, Provinsi Papua menempati peringkat ke-5 di Pulau Papua dan peringkat ke-24 secara nasional, turun dari peringkat ke-2 di pulau dan peringkat ke-10 nasional pada tahun 2015.

(Baca: Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan di Bengkulu 2015 - 2024)

Kalimantan Barat

Provinsi Kalimantan Barat menempati peringkat ke-5 di Pulau Kalimantan dan peringkat ke-21 secara nasional untuk indikator Garis Kemiskinan Makanan di Perdesaan pada tahun terakhir data yang tersedia. Nilai indikator ini sebesar 452.800 rupiah per kapita per bulan, dengan kenaikan sebesar 9.954 rupiah atau 2,25% dibandingkan tahun sebelumnya. Rata-rata pertumbuhan selama periode yang diamati menunjukkan tren stabil dengan peningkatan yang tidak terlalu signifikan. Dibandingkan dengan Provinsi Papua, nilai Garis Kemiskinan Makanan di Perdesaan Kalimantan Barat lebih tinggi sebesar 33.646 rupiah. Peringkat nasional Kalimantan Barat juga lebih baik daripada Papua, menunjukkan bahwa batas kemiskinan makanan di pedesaan Kalimantan Barat sedikit lebih tinggi dibandingkan Papua, yang dapat mencerminkan perbedaan biaya hidup atau akses terhadap pangan di kedua daerah tersebut. Meskipun pertumbuhannya tidak sebesar beberapa provinsi lain, nilai indikator ini tetap berada di atas rata-rata nasional untuk kelompok provinsi yang dibandingkan.

Lampung

Provinsi Lampung menempati peringkat ke-9 di Pulau Sumatera dan peringkat ke-22 secara nasional untuk Garis Kemiskinan Makanan di Perdesaan. Nilai indikator pada tahun terakhir adalah 443.882 rupiah per kapita per bulan, dengan selisih kenaikan sebesar 13.378 rupiah atau pertumbuhan 3,11% dibandingkan tahun sebelumnya. Rata-rata pertumbuhan Lampung selama beberapa tahun terakhir lebih tinggi dibandingkan Papua pada tahun 2025, menunjukkan bahwa batas kemiskinan makanan di pedesaan Lampung mengalami peningkatan yang lebih cepat. Dibandingkan dengan Kalimantan Barat, nilai indikator Lampung lebih rendah sebesar 8.918 rupiah, namun pertumbuhannya lebih tinggi. Peringkat nasional Lampung berada di bawah Kalimantan Barat tetapi di atas Papua, menunjukkan posisi tengah dalam skala nasional untuk indikator ini. Tren pertumbuhan yang stabil ini menunjukkan bahwa batas kemiskinan makanan di pedesaan Lampung terus meningkat secara konsisten tanpa fluktuasi yang signifikan.

(Baca: PDRB ADHK Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di Maluku Utara | 2025)

Sumatera Selatan

Provinsi Sumatera Selatan menempati peringkat ke-10 di Pulau Sumatera dan peringkat ke-23 secara nasional untuk Garis Kemiskinan Makanan di Perdesaan. Nilai indikator pada tahun terakhir adalah 420.834 rupiah per kapita per bulan, dengan selisih kenaikan sebesar 10.955 rupiah atau pertumbuhan 2,67% dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai ini hanya sedikit lebih tinggi daripada Provinsi Papua (419.154 rupiah), dengan selisih hanya 1.680 rupiah. Peringkat nasional Sumatera Selatan berada di atas Papua tetapi di bawah Lampung, menunjukkan bahwa batas kemiskinan makanan di pedesaan kedua daerah ini relatif mirip, namun Sumatera Selatan mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan Papua pada tahun terakhir data. Rata-rata pertumbuhan Sumatera Selatan selama periode yang diamati juga lebih stabil dibandingkan fluktuasi yang terjadi pada data Papua, terutama penurunan drastis pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi biaya hidup pangan di pedesaan Sumatera Selatan lebih konsisten dibandingkan Papua.

Jawa Timur

Provinsi Jawa Timur menempati peringkat ke-2 di Pulau Jawa dan peringkat ke-25 secara nasional untuk Garis Kemiskinan Makanan di Perdesaan. Nilai indikator pada tahun terakhir adalah 409.580 rupiah per kapita per bulan, dengan selisih kenaikan sebesar 8.261 rupiah atau pertumbuhan 2,06% dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai ini lebih rendah daripada Provinsi Papua sebesar 9.574 rupiah, menunjukkan bahwa batas kemiskinan makanan di pedesaan Jawa Timur sedikit lebih rendah dibandingkan Papua. Peringkat nasional Jawa Timur berada di bawah Papua, yang berarti bahwa di antara provinsi-provinsi yang dibandingkan, Jawa Timur memiliki batas kemiskinan makanan pedesaan yang paling rendah setelah DI Yogyakarta. Rata-rata pertumbuhan Jawa Timur selama beberapa tahun terakhir stabil, tanpa mengalami fluktuasi yang signifikan seperti yang terjadi pada data Papua. Hal ini mencerminkan bahwa biaya hidup pangan di pedesaan Jawa Timur tetap terkontrol dengan baik.

DI Yogyakarta

Provinsi DI Yogyakarta menempati peringkat ke-3 di Pulau Jawa dan peringkat ke-27 secara nasional untuk Garis Kemiskinan Makanan di Perdesaan. Nilai indikator pada tahun terakhir adalah 406.045 rupiah per kapita per bulan, dengan selisih kenaikan sebesar 12.268 rupiah atau pertumbuhan 3,12% dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai ini adalah yang terendah di antara semua provinsi yang dibandingkan, termasuk Provinsi Papua (lebih rendah sebesar 13.109 rupiah). Peringkat nasional DI Yogyakarta juga merupakan yang terendah di antara kelompok ini, menunjukkan bahwa batas kemiskinan makanan di pedesaan daerah ini paling rendah. Meskipun nilai indikatornya rendah, pertumbuhannya cukup tinggi dibandingkan beberapa provinsi lain seperti Kalimantan Barat dan Jawa Timur, menunjukkan bahwa batas kemiskinan makanan di pedesaan DI Yogyakarta mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam satu tahun terakhir. Hal ini dapat mencerminkan peningkatan biaya hidup pangan di daerah tersebut meskipun masih berada di tingkat yang relatif rendah dibandingkan provinsi lain.