Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang baru berjalan sejak awal 2025 membawa sejumlah risiko. Program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini menimbulkan kasus keracunan.
Data yang dihimpun Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) kasus keracunan MBG tembus lebih dari 4.000 kasus sejak awal berjalan hingga Agustus 2025. Data ini diolah INDEF dari sejumlah sumber.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) juga menghimpun, kasus keracunan melonjak menjadi 5.360 kasus per September 2025.JPPI menyebut, jumlah kasus itu bisa dipastikan lebih besar, sebab banyak sekolah dan pemerintah daerah justru memilih menutupi kasus.
Kedua lembaga tersebut menyerukan agar program MBG dihentikan dan pemerintah melakukan evaluasi total.
"Anggaran pendidikan dan kesehatan 2026 terkuras besar untuk MBG, di tengah defisit negara. Tata kelola pun dipenuhi polemik: mark-up, dapur fiktif, kualitas makanan buruk, hingga pengawasan yang lemah," kata Kepala Center of Digital Economy & SMEs (CODES) INDEF, Izzudin Al Farras, melalui keterangan dalam akun resmi INDEF, Minggu (21/9/2025).
(Baca: BGN Dapat Tambahan Anggaran Rp50 Triliun pada 2026, Mayoritas untuk MBG)
JPPI juga menilai, kasus keracunan ini justru menandakan adanya kesalahan sistemik dan kegagalan tata kelola yang dikoordinasikan Badan Gizi Nasional (BGN).
Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, sangat prihatin atas kasus ini sebab banyak anak-anak yang harus dilarikan ke rumah sakit, terlebih ada korban dengan kondisi yang hampir kritis. Ubaid mengatakan, tragedi MBG harusnya bisa ditetapkan sebagai darurat kemanusiaan nasional.
“Presiden dan BGN jangan sekali-kali bermain-main dengan nyawa anak-anak bangsa. Kalau program ini benar-benar berpihak pada anak, hentikan sekarang juga sebelum lebih banyak korban berjatuhan,” kata Ubaid dalam keterangan tertulisnya, Jumat (18/9/2025).
(Baca: Ada 5,5 Juta Penerima MBG Awal Juli 2025, Mayoritas Siswa SD)