PDRB ADHB Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial di Banten | 2024

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat PDRB ADHB Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Kabupaten Serang pada tahun 2024 mencapai Rp 677.020 juta. Data historis menunjukkan pertumbuhan positif selama periode 2010-2024. Dibandingkan tahun sebelumnya, terjadi kenaikan sebesar Rp 69.980 juta atau 11.53%. Kenaikan ini menunjukkan sektor kesehatan dan sosial di Kabupaten Serang terus berkembang.

Pertumbuhan PDRB sektor ini di Kabupaten Serang cukup fluktuatif dalam 5 tahun terakhir. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 14.29%, sementara kenaikan terendah terjadi pada tahun 2013 sebesar 5.56%. Rata-rata pertumbuhan selama 5 tahun terakhir (2020-2024) adalah 10.99%, sedikit lebih baik dibandingkan rata-rata 5 tahun sebelumnya (2015-2019) sebesar 10.94%. Hal ini mengindikasikan adanya stabilitas pertumbuhan di sektor ini.

(Baca: Nilai PDRB ADHB Jasa Lainnya Periode 2013-2025)

Ranking Kabupaten Serang untuk PDRB sektor ini di Pulau Jawa adalah 38 dari seluruh kabupaten/kota. Secara nasional, Kabupaten Serang berada di peringkat 73. Posisi ini menunjukkan masih ada potensi untuk meningkatkan kinerja sektor kesehatan dan sosial di Kabupaten Serang agar dapat bersaing dengan daerah lain.

Kenaikan PDRB tertinggi dalam data historis terjadi pada tahun 2024 dengan penambahan nilai sebesar Rp 69.980 juta. Kenaikan terendah terjadi pada tahun 2013 dengan penambahan nilai sebesar Rp 11.689.72 juta. Tidak ada anomali signifikan dalam data historis, namun perlu diperhatikan bahwa pertumbuhan tahunan cenderung berfluktuasi, menunjukkan dinamika dalam sektor ini.

Secara umum, PDRB ADHB Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial di Kabupaten Serang menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan yang fluktuatif. Pemerintah daerah perlu terus berupaya untuk meningkatkan kinerja sektor ini agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Kota Tasikmalaya

PDRB ADHB sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial di Kota Tasikmalaya menunjukkan posisi yang cukup baik di Pulau Jawa, menduduki peringkat ke-35. Dengan nilai PDRB mencapai Rp 690.610 juta, kota ini mengalami pertumbuhan sebesar 3.1% dibandingkan tahun sebelumnya. Selisih nilai dengan tahun sebelumnya adalah Rp 20.770 juta, menunjukkan peningkatan yang stabil. Secara nasional, Kota Tasikmalaya berada di peringkat 70.

(Baca: Persentase Desa dengan Kondisi Sinyal Telepon Kuat di DKI Jakarta | 2024)

Kabupaten Klaten

Kabupaten Klaten mencatatkan nilai PDRB sebesar Rp 680.870 juta. Pertumbuhan PDRB di kabupaten ini mencapai 9.3%, menjadikannya salah satu daerah dengan pertumbuhan yang cukup tinggi di sektor ini. Selisih nilai dengan tahun sebelumnya adalah Rp 57.920 juta. Meskipun demikian, peringkat Kabupaten Klaten di Pulau Jawa berada di posisi 36 dan peringkat 71 secara nasional.

Kabupaten Gunung Kidul

Dengan nilai PDRB sebesar Rp 679.750 juta, Kabupaten Gunung Kidul menduduki peringkat ke-37 di Pulau Jawa. Pertumbuhan PDRB di kabupaten ini tercatat sebesar 8.89%, dengan selisih nilai dengan tahun sebelumnya sebesar Rp 55.510 juta. Kabupaten ini menunjukkan potensi yang baik dalam pengembangan sektor kesehatan dan sosial, meskipun peringkat nasionalnya berada di posisi 72.

Kabupaten Luwu

Kabupaten Luwu, yang berada di Pulau Sulawesi, mencatatkan nilai PDRB sebesar Rp 651.810 juta. Pertumbuhan PDRB di kabupaten ini mencapai 7.51%, dengan selisih nilai dengan tahun sebelumnya sebesar Rp 45.510 juta. Peringkat Kabupaten Luwu di pulaunya adalah 6, menunjukkan posisi yang cukup baik dibandingkan kabupaten lain di Sulawesi. Secara nasional, Kabupaten Luwu berada di peringkat 74.

Kabupaten Indramayu

Kabupaten Indramayu, dengan nilai PDRB sebesar Rp 635.650 juta, menunjukkan pertumbuhan sebesar 7.59%. Selisih nilai dengan tahun sebelumnya adalah Rp 44.860 juta. Kabupaten ini menduduki peringkat ke-39 di Pulau Jawa dan peringkat 75 secara nasional. Meskipun pertumbuhan cukup baik, Kabupaten Indramayu masih memiliki potensi untuk meningkatkan posisinya di tingkat regional dan nasional.