Rata-rata NPL bank umum bukan lapangan usaha rumah tangga - untuk pemilikan flat atau apartemen di Indonesia saat ini sebesar Rp24,48 miliar data per Mei 2024. Hanya sebagian kecil saja provinsi, kondisi saat ini terlihat lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama bulan sebelumnya.
(Baca: Kredit Bank Umum Lapangan Usaha Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya Naik Rp2.024,14 Miliar (2024))
DKI Jakarta berada di urutan pertama. Di provinsi ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat jumlah NPL bank umum bukan lapangan usaha rumah tangga - untuk pemilikan flat atau apartemen sebanyak Rp526.26 miliar. Perkembangan data bulanan di wilayah ini naik 1,84% dibandingkan dengan periode yang sama bulan sebelumnya.
Berikutnya adalah Jawa Barat yang mencatatkan NPL bank umum bukan lapangan usaha rumah tangga - untuk pemilikan flat atau apartemen Rp101,05 miliar lebih tinggi periode yang sama bulan sebelumnya. Sedangkan untuk data bulanan, NPL bank umum bukan lapangan usaha rumah tangga - untuk pemilikan flat atau apartemen di provinsi ini turun 2,96% dibandingkan dengan sebelumnya.
Kemudian, npl bank umum bukan lapangan usaha rumah tangga - untuk pemilikan flat atau apartemen di Banten naik 72,57% menjadi Rp74,93 miliar dibandingkan dengan periode yang sama bulan sebelumnya, npl bank umum bukan lapangan usaha rumah tangga - untuk pemilikan flat atau apartemen di Jawa Timur turun 1,78% menjadi Rp58,39 miliar dibandingkan dengan periode yang sama bulan sebelumnya dan DI Yogyakarta dengan NPL bank umum bukan lapangan usaha rumah tangga - untuk pemilikan flat atau apartemen Rp10,48 miliar (naik 51,23%)
(Baca: NPL Bank Umum Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian di Jawa Timur Tumbuh 39,71% (2024))
Berikut ini sepuluh provinsi dengan NPL bank umum bukan lapangan usaha rumah tangga - untuk pemilikan flat atau apartemen tertinggi pada Mei 2024:
- Dki Jakarta Rp526.26 miliar
- Jawa Barat Rp101,05 miliar
- Banten Rp74,93 miliar
- Jawa Timur Rp58,39 miliar
- Di Yogyakarta Rp10,48 miliar
- Jawa Tengah Rp9,74 miliar
- Sumatera Utara Rp9,18 miliar
- Sulawesi Selatan Rp7,99 miliar
- Bali Rp6,38 miliar
- Sumatera Selatan Rp4,65 miliar