UMK 2024 Bogor Diusulkan Naik 14%

Ketenagakerjaan

Lite

Nabilah Muhamad 29/11/2023 19:32 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Persentase Usulan Kenaikan UMK 2024 Bogor dari Pemerintah, Pengusaha, dan Buruh (November 2023)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

UMK 2024 Bogor Diusulkan Naik 14%

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Persentase Usulan Kenaikan UMK 2024 Bogor dari Pemerintah, Pengusaha, dan Buruh (November 2023)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor merekomendasikan kenaikan Upah Minimal Kabupaten/Kota (UMK) 2024 di wilayahnya sebesar 14% menjadi Rp5.153.041.

Angka tersebut lebih tinggi dari Upah Minimal Provinsi (UMP) 2024 Jawa Barat sebesar Rp2.057.495 dan DKI Jakarta yang sebesar Rp5.067.381.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bogor Zaenal menjelaskan, kenaikan 14% tersebut disepakati setelah diskusi bersama perwakilan buruh yang menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Kompleks Pemkab Bogor, pada Jumat (24/11/2023) lalu.

Ia menyebut, berbagai pihak mengusulkan kenaikan nilai UMK yang beragam, seperti serikat pekerja yang meminta kenaikan 15,7%, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) 1,31%, dan pemerintah 1,57%.

"Kenaikan 14%, (namun) sifatnya hanya usulan saja. Keputusan ini akan diolah di provinsi, tetap yang memutuskan adalah gubernur," kata Zaenal dalam keterangannya, dilansir dari Antara, Jumat (24/11/2023).

Sementara itu, Perwakilan Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Kabupaten Bogor Mujimin mengatakan, landasan tuntutan kenaikan upah yang diajukan serikat pekerja telah mengacu pada kebutuhan hidup layak (KHL).

"Berdasarkan kebutuhan hidup layak yang mana kebutuhan hidup layak di Kabupaten memang Rp5 juta sekian, yang kami ajukan juga realistis," katanya.

Editor : Erlina F. Santika