Masih Banyak Hak Normatif Pekerja yang Dilanggar hingga 2023

Ketenagakerjaan

Premium

Erlina F. Santika 17/12/2024 20:40 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Jumlah Kasus Pelanggaran terhadap 3 Hak Normatif Pekerja Indonesia (2023)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Anda mengakses konten Single Data Premium.
Untuk meneruskan, silakan berlangganan, atau beli secara satuan.

Dapatkan lebih banyak konten Premium dan akses ke fitur-fitur khusus buat pelanggan.

Mulai dari

Rp50.000/bulan

Hanya Rp833 per artikel

Lebih detail »

Beli Satuan

Dapatkan akses instan ke artikel “Masih Banyak Hak Normatif Pekerja yang Dilanggar hingga 2023”.

Rp10.000

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Jumlah Kasus Pelanggaran terhadap 3 Hak Normatif Pekerja Indonesia (2023)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Hak pekerja merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM). Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut, pemenuhan hak-hak ini seharusnya tidak diskriminatif.

Mengutip penelitian Ismono, BPS menjelaskan bentuk hak sipil dan politik yang ada relevansinya dengan hukum ketenagakerjaan di antaranya adalah hak berserikat bagi pekerja, hak mogok, dan hak untuk tidak mendapatkan diskriminasi di tempat kerja.

Contoh lainnya juga, yakni pembayaran upah di bawah ketentuan, pekerja perempuan tidak menerima hak cuti haid atau melahirkan, dan pekerja tidak mendapat hak tunjangan hari raya (THR). Hak-hak ini disebut hak normatif yang harus dipenuhi oleh pemberi kerja dan diatur dalam perundang-undangan.

Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) yang diolah BPS dalam laporan Statistik Politik 2024 menunjukkan masih adanya eksploitasi terhadap hak-hak normatif pekerja, seperti pelanggaran upah minimum, pekerja perempuan yang tidak mendapatkan cuti haid atau melahirkan, hingga tidak mendapatkan THR.

Pada 2023, jumlah kasus pekerja menerima upah di bawah ketentuan atau upah minimum sebanyak 1.975 kasus. BPS menyebut jumlah tersebut menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebanyak 2.013 kasus.

Kasus pekerja perempuan tidak memperoleh hak cuti melahirkan menurun dari 327 pada 2022 menjadi 265 kasus pada 2023.

Sementara itu, kasus pekerja tidak mendapatkan hak THR mengalami penurunan sangat signifikan, yaitu dari 383 pada 2022—menjadi yang tertinggi selama empat tahun terakhir—menjadi 95 kasus pada 2023.

"Penurunan ini menunjukkan bahwa pada tahun 2023, kasus pekerja tidak mendapatkan hak THR menjadi yang terendah dalam empat tahun terakhir," tulis BPS dalam laporan yang dipublikasikan pada Senin (16/12/2024).

Meski terlihat masih banyak, pelanggaran hak normatif tiga bagian itu secara tren cenderung menurun tiap tahunnya.

Bila dibandingkan dengan 2020, kasus pekerja yang menerima upah di bawah upah minimum sebanyak 3.226 kasus. Selain itu, pekerja perempuan yang tidak dapat cuti haid atau melahirkan sebanyak 370 kasus dan kasus tidak mendapat THR sebanyak 230 kasus.

Editor : Erlina F. Santika

Data Terkait

Ini Jumlah Ormas/LSM di Indonesia hingga 2023

Jakarta, Provinsi dengan Peserta Aktif BPJS Ketenagakerjaan Terbanyak Oktober 2024

Skor Kemerdekaan Pers Indonesia Turun Dua Tahun Beruntun

Jumlah Kasus Pembunuhan di Indonesia Melonjak pada 2023

Sumatera Utara, Provinsi dengan Laporan Kasus Pencabulan Terbanyak 2023

Indonesia Impor 3,85 Juta Ton Beras hingga November 2024, Ini Pemasoknya

Data Stories Terkini

Gunung Lewotobi Laki-laki Kembali Erupsi Pagi Ini, Tinggi Abu Sekitar 300 Meter Demografi 18/12/2024, 4:42 WIB

Gunung Semeru Erupsi pada Rabu Dini Hari, Tingkat Aktivitas di Level Siaga Demografi 18/12/2024, 3:44 WIB

Masih Banyak Hak Normatif Pekerja yang Dilanggar hingga 2023 Ketenagakerjaan 17/12/2024, 20:40 WIB

Bulan November, Inflasi Makanan, Minuman dan Tembakau di Kota Semarang Mencapai 0,61% Ekonomi & Makro 17/12/2024, 18:44 WIB

IHSG Turun Lagi, Imbas Kebijakan PPN? (Selasa, 17 Desember 2024) Pasar 17/12/2024, 18:21 WIB

AS, Pasar Utama Ekspor Ikan Indonesia sampai Oktober 2024 Perdagangan 17/12/2024, 18:00 WIB

Unduh

Sumber

Data Populer

Lihat Semua

Masih Banyak Hak Normatif Pekerja yang Dilanggar hingga 2023

Tags

Data Terkait

Ini Jumlah Ormas/LSM di Indonesia hingga 2023

Jakarta, Provinsi dengan Peserta Aktif BPJS Ketenagakerjaan Terbanyak Oktober 2024

Skor Kemerdekaan Pers Indonesia Turun Dua Tahun Beruntun

Jumlah Kasus Pembunuhan di Indonesia Melonjak pada 2023

Sumatera Utara, Provinsi dengan Laporan Kasus Pencabulan Terbanyak 2023

Indonesia Impor 3,85 Juta Ton Beras hingga November 2024, Ini Pemasoknya

Data Stories Terkini

Data Populer

Nilai Tukar Rupiah Melemah ke Level Rp. 16.111,2 per Dolar AS (Selasa, 17 Desember 2024)

Harga Komoditas Nikel untuk Kontrak 3 Bulan ke Depan Turun Menuju Level US$ 15.825 per Ton (Senin, 16 Desember 2024)

Harga Tembaga Pagi Hari Diperdagangkan US$ 4,19 per Pon (Selasa, 17 Desember 2024)

Harga Gandum Kontrak Tiga Bulan Naik Menuju Level US$ 550.75 Bushel (Selasa, 17 Desember 2024)

Harga Gas Alam Dunia Sore Hari Diperdagangkan US$ 3,22 per Mmbtu (Selasa, 17 Desember 2024)

Masih Banyak Hak Normatif Pekerja yang Dilanggar hingga 2023

Tags

Data Terkait

Ini Jumlah Ormas/LSM di Indonesia hingga 2023

Jakarta, Provinsi dengan Peserta Aktif BPJS Ketenagakerjaan Terbanyak Oktober 2024

Skor Kemerdekaan Pers Indonesia Turun Dua Tahun Beruntun

Jumlah Kasus Pembunuhan di Indonesia Melonjak pada 2023

Sumatera Utara, Provinsi dengan Laporan Kasus Pencabulan Terbanyak 2023

Indonesia Impor 3,85 Juta Ton Beras hingga November 2024, Ini Pemasoknya

Data Stories Terkini

Topik Trending

erupsi

Data Populer

Nilai Tukar Rupiah Melemah ke Level Rp. 16.111,2 per Dolar AS (Selasa, 17 Desember 2024)

Harga Komoditas Nikel untuk Kontrak 3 Bulan ke Depan Turun Menuju Level US$ 15.825 per Ton (Senin, 16 Desember 2024)

Harga Tembaga Pagi Hari Diperdagangkan US$ 4,19 per Pon (Selasa, 17 Desember 2024)

Harga Gandum Kontrak Tiga Bulan Naik Menuju Level US$ 550.75 Bushel (Selasa, 17 Desember 2024)

Harga Gas Alam Dunia Sore Hari Diperdagangkan US$ 3,22 per Mmbtu (Selasa, 17 Desember 2024)