Pemerintah mengalokasikan Rp513,22 triliun untuk belanja pegawai dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN 2024).
Jumlah tersebut naik 11,36% dari outlook 2024 yang sebesar Rp460,86 triliun. Anggaran untuk tahun depan juga menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir.
Secara rinci, anggaran pada 2025 akan disalurkan untuk belanja pegawai kementerian/lembaga (K/L) dan belanja pegawai non-K/L.
Khusus untuk belanja pegawai K/L, akan dialokasikan sebesar Rp297,71 triliun atau naik dari outlook 2024 yang sebesar Rp285,80 miliar.
Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan kinerja bagi pada aparatur sipil negara (ASN) sesuai dengan capaian masing-masing K/L.
Melansir dari Nota Keuangan 2025, secara keseluruhan belanja pegawai tahun depan akan diarahkan untuk:
- Meningkatkan efektifitas dan efisiensi birokrasi, salah satunya melalui digitalisasi dalam rangka meningkatkan produktivitas.
- Melanjutkan implementasi Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan birokrasi dan pelayanan publik yang lebih berkualitas.
- Meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga daya beli dan konsumsi aparatur negara.
- Memperhitungkan kebutuhan pegawai baru dengan menerapkan kebijakan zero growth untuk pegawai non-tenaga pendidikan dan non-tenaga kesehatan, serta mendorong pemerataan tenaga pendidikan dan kesehatan.
Di samping itu Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata memastikan RAPBN 2025 sudah dirancang untuk mengakomodasi kenaikan gaji ASN.
“Kalau penyesuaian gaji dan sebagainya itu sudah kami desain siap apabila itu (kenaikan gaji PNS) dilakukan,” kata Isa, diwartakan Katadata, Jumat (16/8/2024).
Namun Isa menyebut, kenaikan atau penyesuaian gaji PNS masih menunggu keputusan presiden. “Jadi kapannya, berapanya, dan sebagainya, nanti Pak Prabowo yang sampaikan,” katanya.
(Baca: Belanja Pemerintah Pusat Awal 2024 Lampaui Era Pandemi)