Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Indonesia mencapai Rp579,5 triliun. Angka ini melebihi 117% dari target dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Sementara, PNBP dari kementerian/lembaga (K/L) Indonesia mencapai 156,9% dari target dalam APBN. Dari sejumlah K/L, setidaknya ada 5 instansi dengan capaian PNBP dalam layanan utamanya yang terbesar pada 2024.
Urutan pertama ditempati Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang kini sudah berganti menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dengan realisasi sebesar Rp22,6 triliun. Angkanya lebih tinggi dari target APBN sebesar Rp22 triliun dan outlook laporan semester (lapsem) Rp22,1 triliun.
"Kenaikan ini terutama berasal dari peningkatan pendapatan penggunaan spektrum frekuensi radio," tulis Kemenkeu dalam laporan yang ditayangkan dalam konferensi pers daring di kanal YouTube Kemenkeu, Senin (6/1/2025).
Kedua, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sebesar Rp11,2 triliun. Melampaui target APBN dan lapsem yang masing-masing sebesar Rp8 triliun.
Kenaikan dipicu dari pendapatan pelayanan administrasi dan hukum, seperti visa dan passpor, dipengaruhi peningkatan kunjungan wisata ke Indonesia, juga didukung aplikasi visa elektronik.
Ketiga, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebesar Rp10,5 triliun. Lebih tinggi dari target APBN sebesar Rp8,5 triliun dan lapsem Rp8,9 triliun.
Kemenkeu menjelaskan, kenaikan tersebut berasal dari pendapatan jasa transportasi dari pendapatan kepelabuhan, pendapatan dari konsesi bidang transportasi, dan pendapatan track access charge (TAC).
Keempat, Polri dengan realisasi Rp10 triliun. Lebih rendah dari target APBN yang sebesar Rp11 triliun dan lapsem Rp10,8 triliun.
Capaian Polri didorong dari pendapatan SIM, yakni penerbitan dan perpanjangan, pendapatan misi pemeliharaan perdamaian dunia, dan pendapatan BPJS pada fasilitas tingkat pertama dan lanjutan.
Terakhir, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan realisasi Rp3,1 triliun. Lebih tinggi tipis dari target APBN dan lapsem yang sama-sama sebesar Rp3 triliun.
Kenaikan pendapatan itu akibat tingginya volume permohonan layanan perizinan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
(Baca juga: Pertumbuhan 5 Pajak Utama RI, PPh Badan Resilien Akhir 2024)