Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui usulan penyertaan modal negara (PMN) untuk 16 badan usaha milik negara (BUMN) dengan nilai total Rp44,24 triliun pada 2025.
Usulan tersebut disetujui oleh 8 dari 9 fraksi di Komisi VI DPR. Alasannya, kinerja Kementerian BUMN dan perusahaan pelat merah dinilai optimal serta memberikan kontribusi dividen untuk negara.
(Baca: 10 BUMN Penyumbang Dividen Terbesar pada 2023)
"Komisi VI DPR RI menyetujui usulan PMN tahun anggaran 2025 dari Kementerian BUMN," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR M. Sarmuji dalam rapat kerja bersama Menteri BUMN, Rabu (10/7/2024).
Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan, anggaran PMN tersebut 69% akan digunakan untuk penugasan pemerintah, lalu untuk pengembangan usaha 27% dan restrukturisasi 4%.
"Kami harapkan PMN bisa tepat sasaran dan bisa memberikan manfaat lebih banyak lagi untuk pertumbuhan ekonomi," kata Erick.
BUMN yang mendapat suntikan PMN terbesar pada 2025 adalah PT Hutama Karya, yakni Rp13,86 triliun, difokuskan untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) fase 2 dan 3.
Kemudian suntikan terkecil masuk ke PT Industri Kereta Api (INKA), yakni Rp976 miliar untuk pembuatan kereta.
Berikut daftar lengkap 16 BUMN yang akan menerima PMN pada 2025:
- PT Hutama Karya: Rp13,86 triliun
- PT Asabri: Rp3,61 triliun
- PT PLN: Rp3 triliun
- PT Bahana PUI: Rp3 triliun
- PT Pelni: Rp2,5 triliun
- PT Biofarma: Rp2,21 triliun
- PT Adhi Karya: Rp2,09 triliun
- PT Wijaya Karya: Rp2 triliun
- PT Len Industri: Rp2 triliun
- PT Danareksa: Rp2 triliun
- PT Kereta Api Indonesia: Rp1,8 triliun
- PT Id Food: Rp1,62 triliun
- PT Pembangunan Perumahan (PP): Rp1,56 triliun
- Perum Damri: Rp1 triliun
- Perumnas: Rp1 triliun
- PT INKA: Rp976 miliar
(Baca: Aset BUMN Karya Kuartal I 2024, Siapa Terbesar?)