Energi

Premium

Kebijakan Berbagai Negara untuk Hadapi Krisis Energi Awal April 2026

Adi Ahdiat 09/04/2026 10:52 WIB

Bagikan URL telah disalin

Memuat...

Saat ini ada puluhan negara yang menerapkan kebijakan khusus untuk menghadapi krisis energi akibat perang AS-Israel versus Iran, mulai dari pembatasan transportasi, WFH, sampai pembatasan jam sekolah.

Kebijakan Berbagai Negara untuk Merespons Krisis Energi akibat Perang AS-Israel vs Iran (7 April 2026)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Anda mengakses konten Single Data Premium.
Untuk meneruskan, silakan berlangganan, atau beli secara satuan.

Professional

Nikmati akses premium dengan harga yang lebih terjangkau.

Mulai dari

~~Rp300.000~~ 150.000/bulan

Akses lebih banyak konten premium dan fitur eksklusif khusus pelanggan.

Mulai dari

50.000/bulan

Hanya Rp833 per artikel

Lebih detail »

Beli Satuan

Langsung baca artikel “Kebijakan Berbagai Negara untuk Hadapi Krisis Energi Awal April 2026”.

Rp10.000

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Kebijakan Berbagai Negara untuk Merespons Krisis Energi akibat Perang AS-Israel vs Iran (7 April 2026)

Unduh

Sumber

A Kecil
A Sedang
A Besar

Saat ini ada puluhan negara yang menerapkan kebijakan khusus untuk menghadapi krisis energi akibat perang AS-Israel versus Iran.

Datanya dihimpun oleh International Energy Agency (IEA) dalam 2026 Energy Crisis Policy Response Tracker.

"Konflik di Timur Tengah telah memicu gangguan pasar bahan bakar global yang belum pernah terjadi sebelumnya, memperketat pasokan, serta memberi tekanan signifikan terhadap konsumen dan perekonomian di seluruh dunia," kata IEA dalam laporannya.

"IEA melacak langkah kebijakan yang diadopsi oleh negara-negara sebagai respons terhadap krisis energi yang sedang berlangsung," lanjutnya.

(Baca: Sebulan Perang AS-Israel vs Iran, Harga Minyak Mentah Naik Hampir 50%)

Sampai 7 April 2026, IEA menemukan sudah ada 30 negara yang menerapkan kebijakan respons krisis energi.

Jenis kebijakan terpopuler adalah kampanye hemat energi, yang dilakukan oleh 20 negara. Kebijakan ini salah satunya diterapkan pemerintah Australia, dengan mendorong warganya supaya mengurangi konsumsi bahan bakar secara sukarela.

Jenis kebijakan lain yang banyak diambil adalah pembatasan di sektor transportasi, baik melalui pembatasan kendaraan pribadi, pengurangan jatah bahan bakar minyak (BBM), serta mempromosikan penggunaan transportasi umum.

Pembatasan transportasi ini dilakukan oleh 20 negara, termasuk Indonesia. Mulai April 2026, pemerintah Indonesia membatasi pembelian BBM bersubsidi, dengan ketentuan maksimal 50 liter per kendaraan pribadi per hari.

Kebijakan lain yang cukup populer adalah sistem bekerja dari rumah atau working from home (WFH) yang diterapkan 13 negara, serta pembatasan perjalanan dinas pemerintah di 12 negara.

Pemerintah Indonesia juga masuk ke kelompok ini, dengan mewajibkan aparatur sipil negara (ASN) melakukan WFH sehari dalam seminggu, serta memangkas perjalanan dinas di dalam dan luar negeri.

Sementara, kebijakan pembatasan penggunaan air conditioner (AC) dan pengurangan jam operasional sekolah/kampus hanya diterapkan oleh 6 negara. Sampai awal April 2026, Indonesia juga tidak mengadopsi kebijakan ini.

(Baca: Harga BBM Solar dan Bensin Global Naik 5 Pekan Beruntun sejak Perang)

Editor : Adi Ahdiat