Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan PDRB ADHK sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial di Jawa Tengah pada Juni 2025 tercatat 1,76% menjadi Rp2.886,96 miliar. Sebelumnya menurut rekam jejak 31 tahun terakhir, rekor pertumbuhan tertinggi di Jawa Tengah pernah terjadi pada Desember 2013 dengan pertumbuhan sebesar 10,97%. Adapun dalam enam tahun terakhir, PDRB ADHK sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial tercatat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,67%
Daftar 10 Terbesar:
(Baca: PDRB ADHB di Kabupaten Labuhan Batu Menurut Sektor pada 2024)
Badan Pusat Statistik (BPS) menghimpun data PDRB ADHK sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial di seluruh provinsi Indonesia. Dari hasil pendataan, berikut ini adalah 10 provinsi yang paling banyak mendapatkan poin PDRB ADHK sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial di tanah air.
Urutan pertama adalah DKI Jakarta, wilayah ini mencatatkan hingga Rp12,76 triliun. Provinsi ini mencatatkan peningkatan Rp367.77 miliar dibandingkan dengan kuartal sebelumnya.
(Baca: PDRB ADHB di Kabupaten Barru Menurut Sektor pada 2024)
Setelahnya Jawa Barat di urutan kedua. Dibandingkan dengan periode yang sama kuartal sebelumnya, PDRB ADHK sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial di provinsi ini tumbuh 9,73%. Periode yang sama kuartal sebelumnya PDRB ADHK sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial di provinsi ini tercatat Rp3.719,22 miliar.
Selanjutnya, Jawa Timur dengan PDRB ADHK sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial Rp3.781,22 miliar (naik 4,6%), Jawa Tengah dengan PDRB ADHK sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial Rp2.886,96 miliar (naik 5,03%) dan PDRB ADHK sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial di Sulawesi Selatan naik 4,89% menjadi Rp2.758,16 miliar dibandingkan dengan periode yang sama kuartal sebelumnya
Berikut ini sepuluh provinsi dengan PDRB ADHK sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial tertinggi pada Juni 2025:
- DKI Jakarta Rp12,76 triliun
- Jawa Barat Rp4.117,58 miliar
- Jawa Timur Rp3.781,22 miliar
- Jawa Tengah Rp2.886,96 miliar
- Sulawesi Selatan Rp2.758,16 miliar
- Banten Rp2.023,89 miliar
- Sumatera Utara Rp1.562,59 miliar
- Sulawesi Utara Rp1.416,69 miliar
- Aceh Rp1.322,75 miliar
- Kalimantan Timur Rp1.230,85 miliar