PDRB ADHK Sektor Konstruksi Periode 2013-2025

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan PDRB ADHK sektor konstruksi di Kalimantan Selatan pada Juni 2025 tercatat 9,98%. Angka ini naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat Rp3433.1 miliar. Sebelumnya menurut rekam jejak 31 tahun terakhir, rekor pertumbuhan tertinggi di Kalimantan Selatan pernah terjadi pada Desember 2024 dengan pertumbuhan sebesar 11,69%. Dengan catatan pertumbuhan ini, terlihat bahwa posisi PDRB ADHK sektor konstruksi terus menguat dalam enam tahun terakhir

Daftar 10 Terbesar:

(Baca: PDRB ADHB di Kota Pariaman Menurut Sektor pada 2024)

Badan Pusat Statistik (BPS) menghimpun data PDRB ADHK sektor konstruksi di seluruh provinsi Indonesia. Dari hasil pendataan, berikut ini adalah 10 provinsi yang paling banyak mendapatkan poin PDRB ADHK sektor konstruksi di tanah air.

Urutan pertama adalah DKI Jakarta, wilayah ini mencatatkan hingga Rp58,26 triliun. Provinsi ini mencatatkan peningkatan Rp1069.8 miliar dibandingkan dengan kuartal sebelumnya.

(Baca: Rata-Rata Upah atau Gaji Bersih Sebulan Pekerja Formal Konstruksi Periode 2015-2025)

Berikutnya adalah Jawa Timur yang mencatatkan PDRB ADHK sektor konstruksi Rp46,35 triliun lebih tinggi periode yang sama kuartal sebelumnya. Sedangkan untuk data kuartalan, PDRB ADHK sektor konstruksi di provinsi ini naik 4,5% dibandingkan dengan sebelumnya.

Kemudian, Jawa Barat dengan PDRB ADHK sektor konstruksi Rp37,36 triliun (naik 6,79%), Jawa Tengah dengan PDRB ADHK sektor konstruksi Rp32,01 triliun (naik 8,9%) dan PDRB ADHK sektor konstruksi di Sumatera Utara naik 0,02% menjadi Rp19,41 triliun dibandingkan dengan periode yang sama kuartal sebelumnya

Berikut ini adalah daftar sepuluh provinsi dengan PDRB ADHK sektor konstruksi jumlah tertinggi:

• DKI Jakarta Rp58,26 triliun
• Jawa Timur Rp46,35 triliun
• Jawa Barat Rp37,36 triliun
• Jawa Tengah Rp32,01 triliun
• Sumatera Utara Rp19,41 triliun
• Banten Rp15,68 triliun
• Kalimantan Timur Rp13,03 triliun
• Riau Rp12,91 triliun
• Sulawesi Selatan Rp11,53 triliun
• Sumatera Selatan Rp10,9 triliun