PDRB ADHK Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Periode 2013-2024

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat PDRB ADHK sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib menurut provinsi tumbuh 17,86% pada 2024. Ini menjadi rekor baru, yakni pertumbuhan tertinggi sepanjang periode 2013-2024. Capaian itu menjadikan PDRB ADHK sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib menurut provinsi konsisten tumbuh dengan rata-rata 4,57% dalam enam tahun terakhir.

Daftar 10 Terbesar:

(Baca: PDRB ADHK Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Periode 2013-2024)

Rata-rata PDRB ADHK sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib di Indonesia saat ini sebesar Rp10,79 triliun data per 2024. Hanya sebagian kecil saja provinsi, kondisi saat ini terlihat lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

(Baca: PDRB ADHB di Kabupaten Kepulauan Mentawai Menurut Sektor pada 2024)

Urutan pertama adalah DKI Jakarta, wilayah ini mencatatkan hingga Rp66,75 triliun. Provinsi ini mencatatkan peningkatan Rp821.47 miliar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jawa timur berada di urutan kedua. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, PDRB ADHK sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib di provinsi ini tumbuh 7,78%. Jumlah PDRB ADHK sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib di provinsi ini dilaporkan Rp37,78 triliun. Sedangkan untuk statistik tahunan jumlah PDRB ADHK sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib terlihat naik 7,78% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak Rp35,05 triliun.

Berikutnya, PDRB ADHK sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib di Jawa Barat naik 8,73% menjadi Rp28,64 triliun dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, Jawa Tengah dengan PDRB ADHK sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib Rp27,86 triliun (naik 7,37%) dan Sumatera Utara dengan PDRB ADHK sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib Rp19,51 triliun (naik 6,08%)

Berikut ini sepuluh provinsi dengan PDRB ADHK sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib tertinggi pada 2024:

• DKI Jakarta Rp66,75 triliun
• Jawa Timur Rp37,78 triliun
• Jawa Barat Rp28,64 triliun
• Jawa Tengah Rp27,86 triliun
• Sumatera Utara Rp19,51 triliun
• Sulawesi Selatan Rp16,33 triliun
• Aceh Rp13,34 triliun
• Sumatera Selatan Rp12,07 triliun
• Sumatera Barat Rp11,02 triliun
• Kalimantan Timur Rp10,98 triliun