Data per 2024, PDRB ADHK sektor jasa perantara keuangan di Papua Barat tercatat Rp488.82 miliar. Angka ini turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat Rp927.35 miliar. Sebelumnya, Papua Barat pernah mencatatkan rekor pertumbuhan pada 2013 sebesar 24,73% dan untuk rata-rata dalam enam tahun terakhir yakni turun 4,51%.
Daftar 10 Terbesar:
(Baca: PDRB ADHB di Kota Bima Menurut Sektor pada 2024)
Rata-rata PDRB ADHK sektor jasa perantara keuangan di Indonesia saat ini sebesar Rp8798.8 miliar data per 2024. Hanya sebagian kecil saja provinsi, kondisi saat ini terlihat lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
(Baca: PDRB ADHB per Kapita Kabupaten Wajo Rp.73,46 Juta Data per 2025)
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), DKI Jakarta tercatat dengan PDRB ADHK sektor jasa perantara keuangan terbanyak, yaitu Rp145,84 triliun. PDRB ADHK sektor jasa perantara keuangan di DKI Jakarta saat ini setara dengan 43,62% dari total seluruh provinsi. Jawa barat berada di urutan kedua. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, PDRB ADHK sektor jasa perantara keuangan di provinsi ini tumbuh 4,76%. Jumlah PDRB ADHK sektor jasa perantara keuangan di provinsi ini dilaporkan Rp33,32 triliun. Sedangkan untuk statistik tahunan jumlah PDRB ADHK sektor jasa perantara keuangan terlihat naik 4,76% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak Rp31,81 triliun.
Berikutnya, Jawa Timur dengan PDRB ADHK sektor jasa perantara keuangan Rp29,92 triliun (naik 4,31%), Jawa Tengah dengan PDRB ADHK sektor jasa perantara keuangan Rp21,23 triliun (naik 1,15%) dan Sumatera Utara dengan PDRB ADHK sektor jasa perantara keuangan Rp12,62 triliun (naik 3,01%)
Berikut ini adalah daftar sepuluh provinsi dengan PDRB ADHK sektor jasa perantara keuangan jumlah tertinggi:
- DKI Jakarta Rp145,84 triliun
- Jawa Barat Rp33,32 triliun
- Jawa Timur Rp29,92 triliun
- Jawa Tengah Rp21,23 triliun
- Sumatera Utara Rp12,62 triliun
- Banten Rp9.284,21 miliar
- Bali Rp7.500,26 miliar
- Sulawesi Selatan Rp7.088,43 miliar
- Kalimantan Timur Rp6.640,66 miliar
- Sumatera Selatan Rp5.258,13 miliar