Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, menyebutkan bahwa konflik agraria telah banyak terjadi di Indonesia dan tak diatasi.
Hal ini ia sampaikan dalam acara Debat Capres-Cawapres 2024 seri keempat bertema, "Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat dan Desa," di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1/2024).
Menurut data dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang dikutip dari Laporan Tahunan Agraria 2023, kasus konflik agraria terbanyak terjadi pada 2017 yang mencapai 659 kasus. Setelah itu, jumlahnya cenderung menurun hingga 2023.
Namun, jumlah letupan konflik pada 2023 yang tercatat sebesar 241 jumlah konflik, meningkat jika dibandingkan dengan 2022 yang mencatatkan 212 letupan konflik.
KPA mencatat, kasus konflik agraria pada 2023 banyak terkait dengan sektor usaha perkebunan (108 kasus), bisnis properti (44 kasus), pertambangan (32 kasus), dan proyek infrastruktur (30 kasus).
Ada pula letusan konflik yang terkait dengan sektor kehutanan (17 kasus), pesisir dan pulau kecil (5 kasus), serta fasilitas militer (5 kasus).
KPA memperoleh data ini dari sejumlah sumber, yaitu:
- Korban yang melaporkan kejadian konflik agraria ke KPA, baik secara langsung atau melalui perantara;
- Laporan dari anggota dan jejaring KPA;
- Pemantauan lapangan;
- Pemantauan pemberitaan media massa;
- Database konflik dalam sistem respons cepat darurat agraria; dan
- Hasil investigasi lapangan.
Dengan sumber daya organisasi yang terbatas, data yang dihimpun KPA mungkin belum mewakili seluruh konflik agraria di Indonesia.