Indikator Kerawanan Pemilu (IKP) di Nusa Tenggara Timur | 2024

Layanan konsumen & Kesehatan

Lite

Agus Dwi Darmawan 14/12/2025 10:58 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Dengan nilai ini, Maluku menunjukkan tingkat kerawanan yang perlu diperhatikan, namun masih berada di bawah beberapa provinsi lain dengan nilai IKP yang lebih tinggi.

Indikator Kerawanan Pemilu (IKP) di Nusa Tenggara Timur 2024 - 2024

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Indikator Kerawanan Pemilu (IKP) di Nusa Tenggara Timur | 2024

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Indikator Kerawanan Pemilu (IKP) di Nusa Tenggara Timur 2024 - 2024

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat Indikator Kerawanan Pemilu (IKP) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahun 2024 berada di angka 56.75. Data ini menunjukkan potret kerawanan pemilu di tingkat provinsi yang perlu menjadi perhatian. Nilai IKP NTT tahun 2024 ini menjadi satu-satunya data yang tercatat, sehingga belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, belum bisa diidentifikasi apakah terjadi pertumbuhan positif atau negatif pada indikator ini.

Berdasarkan data historis yang tersedia, belum ada data IKP NTT dari tahun-tahun sebelumnya untuk dijadikan perbandingan. Hal ini menyulitkan analisis lebih lanjut mengenai fluktuasi atau tren kerawanan pemilu di NTT. Meski demikian, nilai IKP tahun 2024 ini dapat menjadi acuan awal untuk pemantauan dan evaluasi di masa mendatang.

Dalam lingkup regional Nusa Tenggara dan Bali, NTT menempati peringkat pertama dengan nilai IKP 56.75. Sementara itu, secara nasional, NTT berada di peringkat 10. Posisi ini mengindikasikan bahwa tingkat kerawanan pemilu di NTT relatif lebih tinggi dibandingkan dengan sebagian besar provinsi lain di Indonesia.

Dengan keterbatasan data historis, sulit untuk mengidentifikasi anomali atau tren signifikan dalam IKP NTT. Namun, nilai IKP tahun 2024 ini dapat menjadi dasar untuk pemantauan lebih intensif pada periode mendatang. Penting untuk dicatat dan dievaluasi faktor-faktor yang berkontribusi pada tingginya nilai IKP di NTT, guna merumuskan langkah-langkah pencegahan yang efektif.

Perlu diingat bahwa data ini merupakan indikator awal dan memerlukan analisis lebih mendalam untuk memahami dinamika kerawanan pemilu di NTT secara komprehensif. Kolaborasi antara Bawaslu, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil sangat penting untuk menciptakan pemilu yang aman, jujur, dan adil.

Lampung

Provinsi Lampung menduduki peringkat ke-7 secara nasional dengan nilai IKP sebesar 64.61. Sebagai perbandingan dengan rata-rata, kerawanan di Lampung relatif lebih tinggi dibandingkan sejumlah wilayah lain di Indonesia. Meski menduduki posisi teratas di Pulau Sumatera, nilai ini menunjukkan perlunya perhatian khusus dalam pengamanan dan pengawasan jalannya pemilu di Lampung.

Riau

Riau berada di peringkat ke-8 secara nasional dengan nilai IKP 62.59, menempati posisi kedua di Pulau Sumatera. Dengan nilai tersebut, Riau menunjukkan tingkat kerawanan yang cukup tinggi, mengindikasikan perlunya upaya intensif untuk meminimalkan potensi gangguan selama proses pemilu berlangsung. Perbandingan data dengan wilayah lain menunjukkan pentingnya fokus pada stabilitas politik dan keamanan di Riau.

Papua

Provinsi Papua mencatatkan nilai IKP sebesar 57.27 dan menduduki peringkat ke-9 secara nasional. Papua menempati peringkat pertama di Pulau Papua. Angka ini menempatkan Papua sebagai salah satu wilayah yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam hal keamanan dan stabilitas selama pemilu. Tingginya tingkat kerawanan mengindikasikan bahwa potensi konflik dan gangguan dapat memengaruhi kelancaran dan integritas proses demokrasi.

Sumatera Utara

Sumatera Utara menduduki peringkat ke-11 secara nasional dengan nilai IKP 55.43, berada di urutan ketiga di Pulau Sumatera. Data ini mengindikasikan bahwa potensi kerawanan pemilu di Sumatera Utara perlu diwaspadai, meskipun tidak setinggi beberapa provinsi lain. Langkah-langkah antisipasi dan pencegahan harus terus ditingkatkan untuk menjaga stabilitas dan keamanan selama pelaksanaan pemilu.

Maluku

Provinsi Maluku mencatatkan nilai IKP sebesar 53.69 dan menduduki peringkat ke-12 secara nasional, menempati urutan kedua di Pulau Maluku. Dengan nilai ini, Maluku menunjukkan tingkat kerawanan yang perlu diperhatikan, namun masih berada di bawah beberapa provinsi lain dengan nilai IKP yang lebih tinggi. Upaya pengawasan dan penegakan hukum harus terus dioptimalkan untuk memastikan pemilu berjalan lancar dan adil.

Papua Barat

Papua Barat menempati peringkat ke-13 secara nasional dengan nilai IKP 53.48. Papua Barat berada di posisi kedua di Pulau Papua. Nilai ini menunjukkan bahwa Papua Barat memiliki tingkat kerawanan yang lebih rendah dibandingkan dengan beberapa wilayah lain di Indonesia. Langkah-langkah preventif dan koordinasi antar pihak terkait perlu terus ditingkatkan untuk menjaga stabilitas dan keamanan selama pelaksanaan pemilu.