Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, realisasi belanja bantuan sosial (bansos) pada kuartal I 2024 mencapai Rp43,3 triliun.
Belanjanya naik 20,7% dibanding kuartal I tahun lalu yang senilai Rp35,9 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, belanja bansos pada kuartal I tahun lalu memang cenderung rendah, karena Kementerian Sosial (Kemensos) tengah melakukan penyesuaian data kesejahteraan sosial (DTKS).
Penyesuaian DTKS ketika itu mengakibatkan penyaluran bansos sempat tertunda.
"Tahun 2024 (penyaluran bansos) kembali dilakukan secara reguler tanpa ada masalah dengan DTKS maupun modalitas untuk transfer, baik melalui bank maupun melalui PT Pos," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa di kanal YouTube Kemenkeu, Jumat (26/4/2024).
Ia merinci, bansos pada kuartal I 2024 paling banyak disalurkan melalui Kemensos dengan nilai Rp20,4 triliun.
Dana tersebut digunakan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (PKM), dan Kartu Sembako bagi 18,7 juta KPM.
"Ini adalah program yang memang sudah ada di dalam Undang-Undang APBN," kata Sri Mulyani.
Berikutnya, penyaluran bansos melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencapai Rp11,6 triliun, untuk Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN) kepada 96,7 juta peserta.
Lalu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyalurkan bansos Rp9,9 triliun, untuk Program Indonesia Pintar (PIP) bagi 7,9 juta siswa, dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk 605,4 ribu mahasiswa.
Kemudian Kementerian Agama (Kemenag) merealisasikan bansos Rp1,4 triliun untuk bantuan PIP bagi 1,5 juta siswa, dan KIP Kuliah untuk 37,1 ribu mahasiswa.
Terakhir, bansos disalurkan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar Rp34 miliar untuk tanggap darurat bencana.
(Baca: Anggaran Perlinsos Rp469,8 T, Realisasi Baru 7,6% per Akhir Februari 2024)