Sejak 2004, 738 Pejabat Terjerat Tindak Pidana Korupsi

Ekonomi & Makro

Premium

05/06/2018 10:53 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Tindak Pidana Korupsi Menurut Profesi/Jabatan (2004-2017)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Anda mengakses konten Single Data Premium.
Untuk meneruskan, silakan berlangganan, atau beli secara satuan.

Dapatkan lebih banyak konten Premium dan akses ke fitur-fitur khusus buat pelanggan.

Mulai dari

Rp50.000/bulan

Hanya Rp833 per artikel

Lebih detail »

Beli Satuan

Dapatkan akses instan ke artikel “Sejak 2004, 738 Pejabat Terjerat Tindak Pidana Korupsi”.

Rp5.000

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Tindak Pidana Korupsi Menurut Profesi/Jabatan (2004-2017)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Satu lagi pejabat daerah tertangkap dalam Operasi Tangkap Tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada Senin (4/6), KPK berhasil mengamankan Bupati Purbalingga, Tasdi, pihak swasta dan ajudan dan kepala badan layanan pengadaan (BLP) Purbalingga yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Komisi Anti Rasuah juga berhasil mengamankan dua orang dari pihak swasta di Jakarta.

Dengan tertangkapnya bupati Purbalingga akan menambah panjang pejabat daerah yang melakukan tindak pidana korupsi yang ditangani KPK. Data KPK mencatatat Walikota/Bupati dan Wakil yang telah tertangkap KPK sebanyak 71 orang. Terbanyak terjadi pada 2017yang mencapai 13 orang.

Sejak dibentuk pada 2004 hingga 2017, KPK telah menjerat 738 pejabat pemerintah, lembaga negara, swasta dan lainnya, serta satu korporasi karena melakukan tindak pidana korupsi. Meskipun telah banyak yang tertangkap, tidak membuat jera para pejabat yang masih berkuasa untuk tidak menjarah uang rakyat. Terutama menjelang dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah serentak 2018.