Menurut Kementerian Sosial (Kemensos), terdapat 45% penerima bantuan sosial (bansos) program keluarga harapan (PKH) dan bantuan sembako yang tidak tepat sasaran.
Nilai penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran itu ditaksir sekitar Rp14 triliun sampai Rp17 triliun.
Berdasarkan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), ada 1,29 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang tidak layak menerima bansos sembako dari pemerintah.
Lalu terdapat 616.367 KPM bantuan PKH yang dinilai tidak layak menerima manfaat dari program tersebut.
Untuk mengurangi bansos yang tidak tepat sasaran, pemerintah akan melakukan uji coba digitalisasi, salah satunya lewat program Pilot Perlinsos Digital dengan pemutakhiran Identitas Kependudukan Digital (IKD).
"Masih banyaknya penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran menjadi alasan utama pemerintah untuk segera membenahi sistem yang ada," tulis Kemensos dalam unggahan di Instagram resminya, Minggu (21/9/2025).
Melalui aktivasi IKD, KPM yang berhak menerima bansos diharapkan dapat terverifikasi dengan jelas. Program digitalisasi ini juga diklaim dapat memantau penyaluran bansos secara transparan, aman, dan akuntabel.
(Baca: Daftar Penerima Bantuan PKH, Ibu Hamil sampai Korban Pelanggaran HAM)