Ini Anggaran Kementerian 2025 Sebelum Dipangkas Prabowo

Sebelum turun jabatan, pada Oktober 2024 Presiden Joko Widodo telah mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025.

Dalam Buku II Nota Keuangan APBN 2025, alokasi belanja kementerian/lembaga untuk tahun ini mencapai Rp1.160 triliun atau Rp1,16 kuadriliun.

Namun, setelah pergantian jabatan, kini Presiden Prabowo Subianto menargetkan efisiensi atau pemangkasan anggaran kementerian/lembaga sebesar Rp256,1 triliun.

Target itu tercatat dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diterbitkan Prabowo pada 22 Januari 2025.

Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menindaklanjuti Inpres tersebut dengan merilis Surat Edaran S-37/MK.02/2025, yang berisi ketentuan tentang pos-pos belanja apa saja yang harus dipangkas.

Setiap kementerian/lembaga kemudian diminta menyampaikan rencana efisiensi kepada DPR, dan melaporkannya kepada Menteri Keuangan atau Direktur Jenderal Anggaran (DJA) paling lambat 14 Februari 2025.

(Baca: Anggaran Kementerian 2025 Dipangkas Rp256 Triliun, Berapa Sisanya?)

Berikut daftar lengkap anggaran belanja kementerian/lembaga dalam Buku II Nota Keuangan APBN 2025, sebelum dipangkas berdasarkan instruksi Prabowo (diurutkan dari yang terbesar):

1. Kementerian Pertahanan: Rp166,26 triliun
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri): Rp126,62 triliun
3. Kementerian Pekerjaan Umum (PU): Rp110,95 triliun
4. Kementerian Kesehatan: Rp105,65 triliun
5. Kementerian Sosial: Rp79,59 triliun
6. Kementerian Agama: Rp78,60 triliun
7. Badan Gizi Nasional: Rp71 triliun
8. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Diktisaintek): Rp57,68 triliun
9. Kementerian Keuangan: Rp53,2 triliun
10. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen): Rp33,55 triliun
11. Kementerian Perhubungan: Rp31,46 triliun
12. Kementerian Pertanian: Rp29,37 triliun
13. Kejaksaan Republik Indonesia: Rp24,28 triliun
14. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan: Rp15,96 triliun
15. Mahkamah Agung (MA): Rp12,68 triliun
16. Kementerian Luar Negeri: Rp9,9 triliun
17. Kementerian Komunikasi dan Informatika: Rp7,73 triliun
18. Badan Intelijen Negara (BIN): Rp7,05 triliun
19. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR): Rp6,69 triliun
20. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN): Rp6,45 triliun
21. Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN): Rp6,4 triliun
22. Kementerian Kelautan dan Perikanan: Rp6,22 triliun
23. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK): Rp6,16 triliun
24. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN): Rp5,84 triliun
25. Badan Pusat Statistik (BPS): Rp5,71 triliun
26. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman: Rp5,27 triliun
27. Kementerian Kehutanan: Rp5,16 triliun
28. Kementerian Hukum: Rp5,07 triliun
29. Kementerian Ketenagakerjaan: Rp4,81 triliun
30. Kementerian Dalam Negeri: Rp4,79 triliun
31. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN): Rp4,40 triliun
32. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM): Rp3,91 triliun
33. Komisi Pemilihan Umum (KPU): Rp3,06 triliun
34. Kementerian Sekretariat Negara: Rp2,90 triliun
35. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG): Rp2,83 triliun
36. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM): Rp2,56 triliun
37. Kementerian Perindustrian: Rp2,52 triliun
38. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP): Rp2,47 triliun
39. Badan Narkotika Nasional (BNN): Rp2,46 triliun
40. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu): Rp2,42 triliun
41. Kementerian Kebudayaan: Rp2,37 triliun
42. Kementerian Pemuda dan Olah Raga: Rp2,33 triliun
43. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal: Rp2,19 triliun
44. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam: Rp1,99 triliun
45. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas): Rp1,97 triliun
46. Kementerian Perdagangan: Rp1,85 triliun
47. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia: Rp1,52 triliun
48. Badan SAR Nasional (Basarnas): Rp1,5 triliun
49. Kementerian Pariwisata: Rp1,49 triliun
50. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB): Rp1,43 triliun
51. Badan Karantina Indonesia: Rp1,42 triliun
52. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN): Rp1,32 triliun
53. Dewan Perwakilan Daerah (DPD): Rp1,30 triliun
54. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): Rp1,24 triliun
55. Badan Keamanan Laut (Bakamla): Rp1,08 triliun
56. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup: Rp1,08 triliun
57. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia: Rp1,07 triliun
58. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR): Rp969,20 miliar
59. Badan Kepegawaian Negara (BKN): Rp798,30 miliar
60. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia: Rp721,70 miliar
61. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM): Rp681,90 miliar
62. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT): Rp626,40 miliar
63. Mahkamah Konstitusi (MK): Rp611,50 miliar
64. Kementerian Koperasi: Rp473,30 miliar
65. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UKM): Rp463,90 miliar
66. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian: Rp459,80 miliar
67. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal: Rp436,80 miliar
68. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB): Rp393,00 miliar
69. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP): Rp374,40 miliar
70. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK): Rp354,60 miliar
71. Badan Informasi Geospasial: Rp352,30 miliar
72. Badan Pangan Nasional: Rp330,00 miliar
73. Lembaga Administrasi Negara: Rp328,50 miliar
74. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA): Rp300,70 miliar
75. Arsip Nasional Republik Indonesia: Rp293,80 miliar
76. Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif: Rp279,60 miliar
77. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN): Rp277,50 miliar
78. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Rp268,30 miliar
79. Badan Nasional Pengelola Perbatasan: Rp267,10 miliar
80. Ombudsman Republik Indonesia: Rp255,60 miliar
81. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan: Rp230,00 miliar
82. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK): Rp229,90 miliar
83. Badan Standarisasi Nasional: Rp223,90 miliar
84. Lembaga Ketahanan Nasional: Rp187,10 miliar
85. Komisi Yudisial: Rp184,50 miliar
86. Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM): Rp174,30 miliar
87. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah: Rp166,70 miliar
88. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM): Rp160,50 miliar
89. Badan Pengawas Tenaga Nuklir: Rp156,70 miliar
90. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat: Rp139,70 miliar
91. Badan Penyelenggara Haji: Rp129,70 miliar
92. Kementerian Transmigrasi: Rp122,40 miliar
93. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Rp111,20 miliar
94. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU): Rp105,40 miliar
95. Dewan Ketahanan Nasional: Rp54,70 miliar
96. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang: Rp53,50 miliar
97. Kementerian Koordinator Bidang Pangan: Rp44,10 miliar
98. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Rp9,00 miliar

(Baca: Daftar Pos Belanja Kementerian yang Dipangkas pada 2025)