Anggaran Kementerian 2025 Dipangkas Rp256 Triliun, Berapa Sisanya?

Ekonomi & Makro

Lite

Adi Ahdiat 03/02/2025 19:41 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Presiden Prabowo Subianto menargetkan efisiensi anggaran belanja kementerian/lembaga pada 2025 sebesar Rp256,1 triliun, dari alokasi dalam APBN 2025 yang totalnya Rp1.160 triliun.

Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dalam APBN 2025 dan Target Efisiensi dalam Inpres No. 1 Tahun 2025

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Anggaran Kementerian 2025 Dipangkas Rp256 Triliun, Berapa Sisanya?

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dalam APBN 2025 dan Target Efisiensi dalam Inpres No. 1 Tahun 2025

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Presiden Prabowo Subianto menargetkan efisiensi atau pemangkasan belanja kementerian/lembaga pada 2025 sebesar Rp256,1 triliun.

Target ini tercatat dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diterbitkan pada 22 Januari 2025.

Sebelum Inpres ini terbit, pada Oktober 2024 Presiden Joko Widodo telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, yang mengalokasikan anggaran kementerian/lembaga sebesar Rp1.160 triliun atau Rp1,16 kuadriliun.

Namun, dengan adanya instruksi dari presiden baru—yang menargetkan efisiensi Rp256,1 triliun atau setara 22% dari alokasi APBN 2025—anggaran belanja kementerian/lembaga tahun ini diperkirakan menyusut jadi Rp903,99 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menindaklanjuti Inpres tersebut dengan merilis Surat Edaran S-37/MK.02/2025, yang berisi ketentuan tentang pos-pos belanja apa saja yang harus dipangkas.

Setiap kementerian/lembaga kemudian diminta menyampaikan rencana efisiensi kepada DPR, dan melaporkannya kepada Menteri Keuangan atau Direktur Jenderal Anggaran (DJA) paling lambat 14 Februari 2025.

Jika sampai batas waktu yang ditetapkan laporan revisi anggaran belum disampaikan, Kementerian Keuangan dan DJA akan mencantumkan revisi tersebut secara mandiri dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

(Baca: Daftar Pos Belanja Kementerian yang Dipangkas pada 2025)

Editor : Adi Ahdiat