Survei Litbang Kompas: Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi Turun, Terutama Kinerja Ekonomi

Ekonomi & Makro

Lite

Vika Azkiya Dihni 22/06/2022 14:10 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Tingkat Kepuasan Publik terhadap Kinerja Pemerintah Jokoiw-Ma'ruf Amin (Januari 2022 & Juni 2022)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Survei Litbang Kompas: Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi Turun, Terutama Kinerja Ekonomi

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Tingkat Kepuasan Publik terhadap Kinerja Pemerintah Jokoiw-Ma'ruf Amin (Januari 2022 & Juni 2022)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Hasil survei dari Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kompas periode Juni 2022 mencatat, kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin menurun. Kepuasan di bidang ekonomi tercatat paling rendah.

Pada survei kali ini, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Maruf sebanyak 67,1%. Angka tersebut turun dibandingkan hasil survei Litbang Kompas sebelumnya pada Januari 2022, yakni 73,9%.

Penurunan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi-Maruf yang cukup dalam terjadi di bidang ekonomi di mana angka penurunannya mencapai 14,3 poin.

Tercatat, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja ekonomi pemerintahan Jokowi hanya sebesar 50,5% pada Juni 2022. Angka tersebut turun signifikan dari Januari 2022 yang sebesar 64,8%.

Menurut Litbang Kompas, persoalan pengendalian harga minyak goreng yang belum tuntas hingga kini menyumbang penurunan kepuasan kinerja publik terhadap pemerintah di bidang ekonomi.

Sementara itu, tingkat kepuasan publik tertinggi yaitu pada bidang kesejahteraan sosial sebesar 73,4%. Meski demikian, angka tersebut juga turun dari hasil survei sebelumnya yang sebesar 78,3%.

Kemudian, tingkat kepuasan publik di bidang politik dan keamanan tercatat sebesar 73,1% atau turun dari sebelumnya 77,6%. Adapun di bidang penegakan hukum, tingkat kepuasannya sebesar 57,5%, turun dari sebelumnya 65,9%.

Survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 26 Mei-4 Juni 2022. Sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi di Indonesia.

Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 %, dengan margin of error penelitian lebih kurang 2,8% dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Editor : Annissa Mutia

Data Terkait

Indonesia, Negara dengan Menteri Terbanyak di ASEAN

Daftar Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Prabowo Oktober 2024

Kontribusi Belanja Pegawai Pemerintah terhadap PDB Menyusut 2018-2023

Rasio Pengeluaran Makanan di 38 Provinsi RI Awal 2024

Hal yang Dinilai Publik dalam Debat Pilkada Jawa Timur 2024

Survei: Khofifah-Emil Unggul dalam Debat Pilkada Jawa Timur 2024

Data Stories Terkini

Prakiraan Cuaca di Manado 21-30 Okt/24 Demografi 21/10/2024, 22:36 WIB

Prakiraan Cuaca di Manokwari 21-30 Okt/24 Demografi 21/10/2024, 21:36 WIB

IHSG Ditutup Menguat Setelah Terbentuk Kabinet Baru (Senin, 21 Oktober 2024) Pasar 21/10/2024, 19:10 WIB

Harga Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga di Kabupaten Gorontalo Bulan September Naik 1,24% Ekonomi & Makro 21/10/2024, 18:59 WIB

Indeks Pembangunan Kebudayaan Nasional Naik ke Level 57,13 pada 2023 Demografi 21/10/2024, 18:20 WIB

Harga Minyak Goreng Harian di Pasar Modern Provinsi Jawa Barat Sebulan Terakhir Naik 0,97% Ekonomi & Makro 21/10/2024, 17:59 WIB

Unduh

Sumber

Data Populer

Lihat Semua

Survei Litbang Kompas: Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi Turun, Terutama Kinerja Ekonomi

Survei Litbang Kompas: Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi Turun, Terutama Kinerja Ekonomi

Tags

Data Terkait

Indonesia, Negara dengan Menteri Terbanyak di ASEAN

Daftar Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Prabowo Oktober 2024

Kontribusi Belanja Pegawai Pemerintah terhadap PDB Menyusut 2018-2023

Rasio Pengeluaran Makanan di 38 Provinsi RI Awal 2024

Hal yang Dinilai Publik dalam Debat Pilkada Jawa Timur 2024

Survei: Khofifah-Emil Unggul dalam Debat Pilkada Jawa Timur 2024

Data Stories Terkini

Data Populer

Harga Gas Alam Dunia Turun Menuju Level US$ 2,24 per Mmbtu (Senin, 21 Oktober 2024)

Nilai Tukar Rupiah Menguat ke Level Rp. 15.491,6 per Dolar AS (Jumat, 18 Oktober 2024)

Harga Minyak Dunia Naik ke US$ 73,26 per Barel (Senin, 21 Oktober 2024)

Harga Komoditas Nikel untuk Kontrak 3 Bulan ke Depan Naik Menuju Level US$ 17.025 per Ton (Jumat, 18 Oktober 2024)

Harga Gandum Kontrak Tiga Bulan Pagi Hari Diperdagangkan US$ 573,1 Bushel (Senin, 21 Oktober 2024)

Survei Litbang Kompas: Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi Turun, Terutama Kinerja Ekonomi

Survei Litbang Kompas: Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi Turun, Terutama Kinerja Ekonomi

Tags

Data Terkait

Indonesia, Negara dengan Menteri Terbanyak di ASEAN

Daftar Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Prabowo Oktober 2024

Kontribusi Belanja Pegawai Pemerintah terhadap PDB Menyusut 2018-2023

Rasio Pengeluaran Makanan di 38 Provinsi RI Awal 2024

Hal yang Dinilai Publik dalam Debat Pilkada Jawa Timur 2024

Survei: Khofifah-Emil Unggul dalam Debat Pilkada Jawa Timur 2024

Data Stories Terkini

Topik Trending

Data Populer

Harga Gas Alam Dunia Turun Menuju Level US$ 2,24 per Mmbtu (Senin, 21 Oktober 2024)

Nilai Tukar Rupiah Menguat ke Level Rp. 15.491,6 per Dolar AS (Jumat, 18 Oktober 2024)

Harga Minyak Dunia Naik ke US$ 73,26 per Barel (Senin, 21 Oktober 2024)

Harga Komoditas Nikel untuk Kontrak 3 Bulan ke Depan Naik Menuju Level US$ 17.025 per Ton (Jumat, 18 Oktober 2024)

Harga Gandum Kontrak Tiga Bulan Pagi Hari Diperdagangkan US$ 573,1 Bushel (Senin, 21 Oktober 2024)