Sri Mulyani, Menteri Keuangan, melaporkan bahwa realisasi pembiayaan utang pemerintah melalui surat penerbitan mencapai Rp203,6 triliun per Oktober 2023.
Capaian tersebut baru memenuhi 29,2% dari target pembayaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 sebesar Rp696,3 triliun.
Realisasi tersebut pun turun drastis hingga 59,9% bila dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya (year-on-year/yoy) yang sebesar Rp507,3 triliun pada Oktober 2022.
Adapun rincian pembiayaan melalui utang Oktober 2023 yakni surat berharga negara (SBN) neto sebesar Rp185,4 triliun. Angka ini berkurang drastis hingga 62,9% (yoy) dari sebelumnya yang sebesar Rp500,3 triliun pada Oktober 2022.
(Baca juga: Ini Rencana Pinjaman Luar Negeri untuk Proyek Kementerian 2023)
Komponen pembiayaan melalui utang lainnya yakni pinjaman neto sebesar Rp18,2 triliun per Oktober 2023. Komponen ini naik 159,7% (yoy) dari sebelumnya yang hanya Rp7 triliun pada Oktober 2022.
Kendati pembiayaan dari utang Oktober 2023 ambrol, Sri Mulyani memastikan bahwa pengelolaan pembiayaan ini tetap terjaga baik. Pengadaan pembiayaan utang melalui lelang domestik masih sesuai jalur.
Selain itu, Sri Mulyani menyebut, pemerintah telah menerbitkan sukuk global sebesar US$2 miliar di tengah kondisi pasar yang cukup volatil.
"Pengadaan utang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan 2023 dan antisipasi tantangan 2024," demikian bunyi laporan Sri Mulyani yang ditayangkan dalam konferensi pers APBN KITA, Jumat (24/6/2023).
(Baca juga: Ini Pembayaran Cicilan dan Bunga Utang Pemerintah Selama Era Jokowi)