Ada 10 Ribu Laporan Dugaan Malaadministrasi di Indonesia pada 2024

Ombudsman Republik Indonesia menerima 10.837 laporan masyarakat terkait dugaan malaadministrasi sepanjang 2024. Laporan tersebut akumulasi Ombudsman pusat dan perwakilan di provinsi.

Laporan terdiri atas laporan masyarakat reguler, respons cepat Ombudsman, dan inisiatif atas prakarsa sendiri. Dari 10.837 laporan, 10.303 laporan diselesaikan atau melebihi target yang sebanyak 9.672 laporan.

Berdasarkan substansi, laporan terkait agraria, kepegawaian, dan pendidikan menjadi yang tertinggi. Tiga substansi ini mencakup 39,27% dari seluruh laporan yang diterima Ombudsman.

Berikut 10 substansi yang paling banyak dilaporkan kepada Ombudsman sepanjang 2024:

1. Agraria (pertanahan dan tata ruang): 1.861 laporan
2. Kepegawaian: 1.354 laporan
3. Pendidikan: 1.041 laporan
4. Perhubungan dan infrastruktur: 726 laporan
5. Hak sipil dan politik: 680 laporan
6. Administrasi kependudukan: 648 laporan
7. Kepolisian: 623 laporan
8. Perdesaan: 400 laporan
9. Kesejahteraan sosial: 388 laporan
10. Kesehatan: 325 laporan

Pada 2024, potensi kerugian ekonomi yang diselamatkan Ombudsman mencapai Rp166,49 miliar. Jika dijumlahkan selama 2021-2024, totalnya mencapai hampir Rp497 miliar.

Dalam peluncuran Laporan Tahunan 2024 pada 22 Mei 2025, Ketua Ombudsman Mokhammad Najih menyampaikan pentingnya penguatan peran Ombudsman dalam menjawab tantangan pengawasan pelayanan publik yang kian kompleks.

“RUU Perubahan UU Ombudsman sebenarnya telah diusulkan sejak 2019. Ini bukan sekadar revisi administratif, tetapi menyangkut efektivitas Ombudsman sebagai lembaga negara independen yang mampu memberi dampak nyata dalam pengawasan pelayanan publik,” ucapnya, dikutip dari laman Ombudsman.

(Baca: 17% Warga RI Bayar Lebih saat Akses Layanan Publik, Ini Alasannya)