PDRB ADHK Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib di Kalimantan Selatan | 2024

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib di Kalimantan Selatan pada tahun 2024 mencapai Rp 7.905,77 miliar. Angka ini menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 6,95% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan dalam tiga tahun terakhir (2021-2023) yang sebesar 1,68%. Peningkatan ini juga lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan lima tahun terakhir (2019-2023) yang sebesar 2,87%.

Dari data historis BPS, pertumbuhan tertinggi PDRB ADHK sektor ini di Kalimantan Selatan terjadi pada tahun 2015, yaitu sebesar 8,71%. Sementara pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020, yaitu sebesar 0,73%. Terlihat adanya anomali pada tahun 2020, kemungkinan disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang berdampak pada berbagai sektor ekonomi termasuk sektor pemerintahan.

(Baca: Nilai Ekspor SITC Kode 32 Batu Bara, Kokas dan Briket Periode 2023-2025)

Pada tahun 2024, Kalimantan Selatan menempati peringkat ke-2 untuk PDRB ADHK sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib di pulau Kalimantan. Nilai PDRB Kalimantan Selatan lebih rendah dibandingkan Kalimantan Timur yang menempati ranking pertama. Secara nasional, Kalimantan Selatan berada di peringkat ke-17.

Nilai PDRB ADHK sektor ini di Kalimantan Selatan mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2024, dengan selisih nilai sebesar Rp 513,78 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini merupakan yang tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Peningkatan ini menunjukkan adanya peningkatan aktivitas dan kinerja sektor pemerintahan di Kalimantan Selatan.

Secara keseluruhan, PDRB ADHK sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib di Kalimantan Selatan menunjukkan tren positif dalam jangka panjang. Meskipun sempat mengalami perlambatan pada tahun 2020, sektor ini mampu pulih dan mencatatkan pertumbuhan yang signifikan pada tahun 2024.

Bali

Provinsi Bali menempati urutan kedua secara kepulauan Nusa Tenggara dan Bali dengan nilai PDRB ADHK Sektor Administrasi Pemerintahan sebesar Rp 9.157,52 miliar. Pertumbuhan ekonomi di Bali mengalami peningkatan dengan persentase sebesar 7,23%. Walaupun posisinya baik di tingkat kepulauan, peringkat secara nasional berada di urutan ke-14.

(Baca: 0,00038% Penduduk di Kabupaten Tabalong Beragama Konghucu)

Lampung

Provinsi Lampung berada di peringkat ke-6 di pulau Sumatera dengan PDRB ADHK Sektor Administrasi Pemerintahan mencapai Rp 8.601,24 miliar. Pertumbuhan ekonomi Lampung menunjukkan peningkatan dengan persentase sebesar 7,06%. Namun, secara nasional, Lampung menempati urutan ke-15.

DI Yogyakarta

DI Yogyakarta, berada di urutan ke-6 di pulau Jawa, mencatatkan nilai PDRB ADHK Sektor Administrasi Pemerintahan sebesar Rp 8.189,85 miliar. Pertumbuhan ekonomi Yogyakarta juga menunjukkan peningkatan dengan persentase sebesar 6,63%. Secara nasional, DI Yogyakarta menempati urutan ke-16.

Kalimantan Barat

Kalimantan Barat menempati urutan ke-3 di pulau Kalimantan dengan nilai PDRB ADHK Sektor Administrasi Pemerintahan sebesar Rp 7.697,43 miliar. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat juga mengalami peningkatan dengan persentase sebesar 8,64%. Secara nasional, Kalimantan Barat berada di urutan ke-18.

Maluku

Provinsi Maluku berada di urutan pertama di pulau Maluku dengan nilai PDRB ADHK Sektor Administrasi Pemerintahan sebesar Rp 7.477,31 miliar. Pertumbuhan ekonomi Maluku menunjukkan peningkatan dengan persentase sebesar 6,52%. Namun, secara nasional, Maluku menempati urutan ke-19.

Sulawesi Tengah

Sulawesi Tengah menduduki posisi kedua di pulau Sulawesi dengan nilai PDRB ADHK Sektor Administrasi Pemerintahan sebesar Rp 7.348,59 miliar. Pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah menunjukkan peningkatan dengan persentase sebesar 5,32%. Meskipun demikian, peringkat secara nasional berada di urutan ke-20.