PDRB ADHK Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib di Gorontalo | 2024

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat PDRB ADHK Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Kota Gorontalo pada tahun 2024 sebesar Rp 792,28 miliar. Terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp 764,29 miliar. Pertumbuhan PDRB sektor publik ini mencapai 3,66%.

Secara historis, pertumbuhan PDRB sektor publik Kota Gorontalo fluktuatif. Terjadi kenaikan tertinggi pada tahun 2014 sebesar 6,2% dan penurunan terendah pada tahun 2017 turun 0,39%. Rata-rata pertumbuhan selama lima tahun terakhir (2020-2024) adalah 1,08%, lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan lima tahun sebelumnya (2015-2019) yang sebesar 1,72%. Ini menunjukkan perlambatan pertumbuhan sektor publik di Kota Gorontalo dalam beberapa tahun terakhir. Namun, perlu dicatat bahwa tahun 2024 menunjukkan pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan beberapa tahun sebelumnya.

(Baca: PDRB ADHK Sektor Pertambangan Bijih Logam di Banten | 2024)

Peringkat PDRB sektor publik Kota Gorontalo di tingkat pulau Sulawesi pada tahun 2024 adalah ke-10. Peringkat ini sama dengan tahun 2021 dan 2022, namun turun dibandingkan tahun 2023 yang berada di peringkat ke-9. Sementara itu, peringkat secara nasional berada di posisi ke-128. Nilai PDRB Kota Gorontalo ini masih relatif kecil dibandingkan dengan daerah lain di Sulawesi dan Indonesia.

Jika dibandingkan dengan rata-rata tiga tahun terakhir (2022-2024) sebesar Rp 751,44 miliar, nilai PDRB tahun 2024 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Meskipun pertumbuhan tidak selalu konsisten dari tahun ke tahun, PDRB sektor publik Kota Gorontalo secara umum menunjukkan tren kenaikan.

Anomali terlihat pada tahun 2017 ketika terjadi penurunan turun 0,39%. Namun, setelah itu, PDRB kembali mengalami pertumbuhan positif. Data ini mengindikasikan bahwa sektor publik di Kota Gorontalo memiliki potensi untuk terus berkembang, meskipun perlu diwaspadai adanya fluktuasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan.

Kabupaten Ketapang

Kabupaten Ketapang menunjukkan performa yang solid dengan nilai PDRB sebesar Rp 804,29 miliar. Pertumbuhan sebesar 8,82% menunjukkan dinamika positif dalam sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib di wilayah ini. Meskipun berada di peringkat ke-14 di pulau Kalimantan, pertumbuhan ini mengindikasikan potensi yang signifikan untuk peningkatan di masa depan. Dengan selisih nilai yang cukup besar dibandingkan tahun sebelumnya, Ketapang menunjukkan kinerja yang patut diperhitungkan dalam kontribusi PDRB sektor publik.

(Baca: PDRB ADHB Sektor Tanaman Hortikultura di Sulawesi Selatan | 2024)

Kota Tangerang Selatan

Dengan nilai PDRB mencapai Rp 800,55 miliar, Kota Tangerang Selatan menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap PDRB sektor publik di Pulau Jawa. Pertumbuhan yang sangat tinggi sebesar 21,93% menunjukkan dinamika yang kuat di sektor ini. Namun, dengan peringkat ke-59 di pulau Jawa, masih terdapat ruang untuk peningkatan. Kenaikan nilai PDRB yang cukup besar dibandingkan tahun sebelumnya mengindikasikan bahwa sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib di Kota Tangerang Selatan berkembang pesat.

Kabupaten Donggala

Kabupaten Donggala mencatatkan nilai PDRB sebesar Rp 794,66 miliar, menempatkannya di peringkat ke-9 di pulau Sulawesi. Pertumbuhan sebesar 5,39% menunjukkan peningkatan yang stabil dalam sektor publik. Dengan selisih nilai yang positif dibandingkan tahun sebelumnya, Donggala menunjukkan komitmen dalam mengembangkan sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Stabilitas pertumbuhan ini menunjukkan bahwa Donggala memiliki potensi untuk terus meningkatkan kontribusinya terhadap PDRB di Sulawesi.

Kabupaten Probolinggo

Kabupaten Probolinggo mencatatkan nilai PDRB sebesar Rp 782,76 miliar dan berada di peringkat ke-60 di pulau Jawa. Pertumbuhan sebesar 7,25% menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan dalam sektor publik. Dengan selisih nilai yang cukup besar dibandingkan tahun sebelumnya, Probolinggo menunjukkan komitmen dalam mengembangkan sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Kinerja ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Probolinggo memiliki potensi untuk terus meningkatkan kontribusinya terhadap PDRB sektor publik.

Kabupaten Madiun

Kabupaten Madiun mencatatkan nilai PDRB sebesar Rp 773,36 miliar dan berada di peringkat ke-61 di pulau Jawa. Pertumbuhan sebesar 9,77% menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam sektor publik. Dengan selisih nilai yang cukup besar dibandingkan tahun sebelumnya, Madiun menunjukkan komitmen dalam mengembangkan sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Dengan pertumbuhan tersebut, Kabupaten Madiun berpotensi meningkatkan posisinya dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PDRB sektor publik.