Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, realisasi belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp1.967,9 triliun sampai September 2023, naik 2,8% dibanding September tahun lalu (year-on-year/yoy).
"Ini artinya sampai dengan akhir September kita membelanjakan 64,3% dari total pagu anggaran yang ada di dalam APBN 2023," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita edisi Oktober 2023 secara daring, Rabu (25/10/2023).
Berdasarkan komponennya, pada September 2023 realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) mencapai Rp1.396,9 triliun atau 62,2% dari pagu APBN. Anggaran tersebut terdiri dari belanja kementerian dan lembaga (K/L) serta belanja non-K/L.
Adapun pengeluaran negara terbesar adalah belanja non-K/L, yaitu sebesar Rp727,3 triliun, jumlahnya naik 5,9% (yoy).
Belanja di pos ini disalurkan untuk pembayaran subsidi dan kompensasi listrik, subsidi dan kompensasi BBM, subsidi LPG 3 kg, program Kartu Prakerja, serta subsidi perumahan.
Sedangkan realisasi belanja K/L pada September 2023 mencapai Rp669,6 triliun atau turun 0,71% (yoy).
Secara rinci, realisasi belanja melalui K/L mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN), pengadaan peralatan/mesin, bantuan petani, Program Indonesia Pintar, Program KIP Kuliah, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), bantuan bencana, bansos pangan hingga pembangunan infrastruktur.
Terakhir, realisasi belanja transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp571 triliun, naik 3,3% (yoy).
Adapun per September 2023 pendapatan negara tumbuh 3,3% (yoy) menjadi Rp2.035,6 triliun. Pendapatan yang lebih besar ketimbang belanja ini menjadikan APBN surplus Rp67,7 triliun, setara dengan 0,32% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
(Baca juga: 10 Provinsi dengan Realisasi Dana Desa Terbesar hingga Oktober 2023, Jawa Timur Teratas)