Realisasi belanja pemerintah pusat Indonesia terkonsentrasi di DKI Jakarta. Hal ini terlihat dalam Buku II Nota Keuangan Beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2024.
Sepanjang 2022, nilai belanja kementerian/lembaga (K/L) dan transfer ke daerah (TKD) di DKI Jakarta tercatat mencapai Rp697,4 triliun. Angka itu sangat jauh melampaui nilai belanja K/L dan TKD di provinsi-provinsi lain, seperti terlihat pada grafik.
Namun, pemerintah menyatakan belanja yang tercatat di DKI Jakarta dapat memberi manfaat bagi wilayah lain.
"Porsi belanja terbesar terdapat di wilayah Jawa karena terdapat pencairan yang dilakukan secara terpusat di DKI Jakarta, meskipun penerima manfaat dapat berada di luar wilayah Jawa," demikian dikutip dari Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024.
"Tingginya porsi realisasi belanja K/L di wilayah Jawa disebabkan oleh beberapa hal, antara lain kegiatan-kegiatan operasional 84 K/L akan tercatat di wilayah Jawa, terutamanya di Provinsi DKI Jakarta yang merupakan ibu kota negara," lanjutnya.
Pemerintah juga menyatakan, provinsi di Pulau Jawa memiliki nilai belanja K/L dan TKD yang cenderung lebih besar karena jumlah penduduknya yang lebih banyak dibanding wilayah lain, serta banyaknya kawasan industri yang memerlukan pembangunan infrastruktur.
(Baca: Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial Jadi Masalah Paling Dikhawatirkan di Indonesia)