Tahun Kedua Pandemi, Mayoritas Koruptor Berasal dari DPR/DPRD

Politik

Lite

Vika Azkiya Dihni 07/03/2022 13:00 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tersangka tindak pidana korupsi berjumlah 127 orang sepanjang 2021. Tersangka korupsi paling banyak berprofesi sebagai anggota DPD dan DPRD serta swasta

Jumlah Kasus Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Profesi/Jabatan (2021)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Tahun Kedua Pandemi, Mayoritas Koruptor Berasal dari DPR/DPRD

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Jumlah Kasus Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Profesi/Jabatan (2021)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Sepanjang tahun kedua pandemi Covid-19, kasus korupsi di Indonesia paling banyak dilakukan oleh anggota DPR/DPRD dan swasta.

Menurut data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sepanjang 2021 ada 30 tersangka korupsi dari kalangan anggota DPR/DPRD, serta 30 tersangka dari kalangan swasta.

Ada pula 19 tersangka korupsi yang menjabat sebagai walikota/bupati dan wakilnya, serta 16 tersangka dari pejabat eselon I, II, dan III.

Gubernur, korporasi, polisi, dan pengacara yang menjadi tersangka korupsi masing-masing sebanyak 1 orang. Kemudian sebanyak 28 tersangka berasal dari profesi-profesi lainnya.

Jika ditotalkan, sepanjang 2021 ada 127 tersangka tindak pidana korupsi di Indonesia.

Berdasarkan jenis perkaranya, mayoritas tindak pidana korupsi terkait dengan penyuapan sebanyak 51 kasus.

Diikuti korupsi pengadaan barang/jasa sebanyak 47 kasus, tindak pidana pencucian uang (TPPU) 6 kasus, korupsi perizinan 2 kasus, serta merintangi proses KPK 1 kasus.

Editor : Adi Ahdiat