Tersandung Perizinan, Jumlah Fintech P2P Lending Berkurang Jadi 103 Pasca Moratorium

Keuangan

Premium

Reza Pahlevi 04/02/2022 13:10 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Ada 103 pelaku fintech P2P lending saat ini. Jumlah ini berkurang dari jumlah ketika moratorium diberlakukan pada Februari 2020.

Jumlah dan Status Fintech P2P Lending di Indonesia (2022)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Anda mengakses konten Single Data Premium.
Untuk meneruskan, silakan berlangganan, atau beli secara satuan.

Professional

Nikmati akses premium dengan harga yang lebih terjangkau.

Mulai dari

~~Rp300.000~~ 150.000/bulan

Akses lebih banyak konten premium dan fitur eksklusif khusus pelanggan.

Mulai dari

50.000/bulan

Hanya Rp833 per artikel

Lebih detail »

Beli Satuan

Langsung baca artikel “Tersandung Perizinan, Jumlah Fintech P2P Lending Berkurang Jadi 103 Pasca Moratorium”.

Rp10.000

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Jumlah dan Status Fintech P2P Lending di Indonesia (2022)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menutup pendaftaran platform teknologi finansial pendanaan bersama atau fintech peer-to-peer (P2P) lending sejak Februari 2020. Moratorium ini dilakukan agar OJK dapat fokus melakukan pengawasan dan memastikan kualitas industri.

Adanya moratorium pun mengurangi jumlah pelaku fintech P2P lending saat ini. Tercatat, ada 103 pelaku fintech yang terdaftar dan memiliki izin di OJK. Ini terdiri dari 96 fintech konvensional dan 7 fintech syariah.

Sebelum moratorium, jumlah pelaku fintech mencapai 161. Perbedaannya adalah jumlah tersebut didominasi oleh pelaku fintech yang terdaftar sebanyak 136. Hanya ada 25 fintech yang berizin, 14 konvensional dan 11 syariah.

Berkurangnya jumlah fintech P2P lending ini karena tidak semua fintech terdaftar mendapat izin setelah moratorium. Alasannya adalah model bisnis kurang diminati, ekuitas kecil, kurang kesiapan, dan berutang.

Ada wacana moratorium ini akan dicabut pada tahun ini. Pencabutan ini berarti pendaftaran fintech akan dibuka lagi oleh OJK.

(Baca: Penyaluran Fintech Lending Naik Jadi Rp 13,60 Triliun pada Desember 2021)

Editor : Annissa Mutia