Survei Litbang Kompas: Revisi Berbagai UU Dinilai Sarat Kepentingan Partai Politik

Politik

Lite

Dwi Hadya Jayani 24/09/2019 18:00 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Sebanyak 69,2% responden menilai revisi UU saat ini ditujukan untuk kepentingan partai politik.

Keberpihakan Revisi Undang-Undang oleh DPR

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Survei Litbang Kompas: Revisi Berbagai UU Dinilai Sarat Kepentingan Partai Politik

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Keberpihakan Revisi Undang-Undang oleh DPR

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan, sebanyak 69,2% responden menilai revisi sejumlah undang-undang (UU) yang tengah dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ditujukan untuk kepentingan elite politik. Sebagai informasi, menjelang akhir jabatan, DPR merevisi sejumlah UU. Namun revisi UU tersebut justru menimbulkan kontroversi.

Adapun revisi UU yang menimbulkan kontroversi mencakup Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), RUU Pemasyarakatan, Revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), RUU Sumber Daya Air (SDA), dan RUU Pertanahan. Sementara itu, responden yang menilai revisi UU saat ini berpihak kepada rakyat hanya 20,6%. Responden yang menjawab tidak tahu dan tidak menjawab masing-masing sebesar 9,1% dan 1,1%. Penelitian ini diselenggarakan pada 18-19 September 2019 melalui telepon.

Responden yang terlibat sebanyak 529 orang, berusia minimal 17 tahun, dan berbasis rumah tangga yang dipilih secara acak bertingkat di 16 kota besar Indonesia. Adapun tingkat kepercayaan dalam survei ini sebesar 95% dengan margin error kurang lebih 4,3%.

(Baca Databoks: Anggota DPR dari Parpol Mana yang Paling Banyak Diciduk KPK?)

Editor : Hari Widowati