Calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga S Uno dalam debat ke-5 membacakan sebuah surat perihal pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Surat tersebut berisi kekhawatiran perihal BUMN penerbangan akan kalah bersaing dengan asing.
Sandi mempertanyakan perihal strategi capres nomor urut 01 Joko Widodo dalam mengelola BUMN.
Dalam jawabannya, Jokowi menyatakan bahwa, data sumbangan laba BUMN ke negara terus meningkat. Ini menandakan bahwa pemerintah juga memperhatikan BUMN. Jokowi menyebut akan ada holding-holding yang nantinya memperkuat posisi Indonesia di mata internasional.
Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto saling sepakat dengan capres 01 untuk menjadikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berstatus "world class company". Namun sorotan saat ini, BUMN dianggap belum kuat sebagai benteng ekonomi nasional.
Adapun Kementerian BUMN menyebut, dividen pada 2018 diyakini bisa mencapai Rp 43 triliun. Sebelumnya setoran ke pemerintah pada 2016 mencapai Rp 37,13 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 14,47% dari total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp 262 triliun atau 2,4% dari total pendapatan dalam negeri sebesar Rp 1.547 triliun.
Sebagai informasi, sepanjang periode 1994-2016 perusahaan-perusahaan milik pemerintah selalu menyetor dividen ke negara dengan total Rp 407,24 triliun. Kecuali pada 1999 yang tidak menyetor dividen ke pemerintah dampak terjadi krisis finansial Asia 1998. Adapun setoran dividen BUMN ke negara terbesar dicatat pada 2014, yakni mencapai Rp 40 triliun.