Luhut Sebut 9 Juta Hektare Lahan Sawit Belum Setor Pajak

Agroindustri

Lite

Erlina Fury Santika 10/05/2023 14:40 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Menkomarves Luhut Binsar Panjaitan sebut ada 9 juta hektare lahan sawit yang belum setor pajak.

Luas Lahan Sawit yang Sudah Kantongi Izin hingga Mengurus Pajak (2023)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Luhut Sebut 9 Juta Hektare Lahan Sawit Belum Setor Pajak

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Luas Lahan Sawit yang Sudah Kantongi Izin hingga Mengurus Pajak (2023)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) menyebut pemilik lahan sawit banyak yang belum setor pajak. Total lahan yang belum dipajaki itu mencapai 9 juta hektare.

Dilansir CNN Indonesia, data itu Luhut dapatkan setelah meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit Indonesia.

Luhut sendiri ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit.

Audit yang dilakukan berulang kali itu menunjukkan, izin kepemilikan lahan kelapa sawit mencapai 20,4 juta hektare. Sementara yang tertanam sebanyak 16,8 juta hektare.

Luhut menyebut, lahan sawit yang belum dipajaki sebesar 9 juta hektare. Sementara yang sudah bayar pajak mencapai 7,3 juta hektare.

Temuan itu Luhut sampaikan juga kepada Sri Mulyani, Menteri Keuangan, yang kini tengah ditelusuri oleh Dirjen Pajak.

Kepada Jokowi, Luhut menyarankan agar menarik penalti terhadap pemilik lahan sawit yang belum bayar pajak tersebut, daripada menempuh langkah hukum.

Respons Gapki

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) merespons temuan BPKP dan Luhut. Mereka meyakini seluruh anggotanya taat membayar pajak.

Alasan dasarnya, adanya bukti bayar pajak yang menjadi salah satu syarat untuk bisa mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

"Kalau perusahaan apalagi anggota Gapki yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," kata Eddy Martono, Ketua Umum Gapki kepada CNN Indonesia, Selasa (9/5/2023).

Editor : Erlina Fury Santika