Pelanggan Berat dengan Sistem Potongan dan Biaya Tambahan Ojol

Keberatan atas sistem potongan dan biaya tambahan transportasi online (ojek online/ojol) tak hanya dirasakan para pengemudi, tetapi juga pelanggan.

Ini terlihat dari kritik melalui survei yang digelar oleh Policy Research Center (Porec) pada Mei 2025. Tercatat, sebanyak 98,2% mengkritisi pentingnya transparansi dalam setiap transaksi. Ini meliputi persentase biaya yang diterima oleh pengemudi.

Selanjutnya, 91,9% juga menyetujui pembatasan potongan yang diambil platform, maksimal 10% dari transaksi, tanpa ada biaya tersembunyi.

Lalu ada 87,7% responden yang menilai adanya biaya tambahan di luar biaya kirim membuat tarif transportasi online semakin mahal.

Kritik terakhir, 82,9% responden pelanggan juga mempermasalahkan potongan lebih dari 30% terhadap pengemudi yang dinilai tidak adil dan sangat tidak adil.

Di samping itu, survei menemukan bahwa pelanggan memiliki kesadaran etis saat memesan ojol. Sebanyak 91,8% menyetujui (cukup setuju, setuju, dan sangat setuju) bahwa platform harus menjamin kerja layak untuk pengemudi jika tarifnya sama.

Lalu sebanyak 86,4% merasa memiliki tanggung jawab moral terhadap kelayakan kondisi kerja pengemudi online dan 75,2% bahkan rela membayar lebih mahal jika pengemudi memperoleh penghasilan layak.

Porec juga menyaring dukungan pelanggan terhadap regulasi dan kerja layak pengemudi ojol. Rinciannya, sebanyak 98,9% mendukung pemberian perlindungan sosial melalui jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan terjadap pengemudi.

Kemudian, 99,1% setuju pemerintah harus melindungi hak dan kelayakan pengemudi. Serta, 83,9% mendukung perubahan status pengemudi dari mitra menjadi pekerja formal.

Porec menjelaskan, penelitian ini menggunakan metode campuran, yaitu melalui survei daring terhadap 928 konsumen layanan transportasi online di Indonesia pada Mei 2025 serta wawancara kepada 3 orang konsumen dan 3 orang pengemudi transportasi online.

Responden survei dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan cara disebar melalui media sosial dan diiklankan di platform Meta, dengan kriteria pernah menggunakan platform transportasi online, baik layanan pengantaran penumpang, barang, dan makanan.

Survei berisi 38 pertanyaan tertutup dan 2 pertanyaan terbuka, mencakup persepsi terhadap potongan, tarif, kondisi kerja pengemudi, serta preferensi etis konsumen.

(BAca: Kondisi Pekerja Platform Digital Belum Layak, Termasuk Ojol)

Potongan Biaya Aplikasi dalam Pandangan Pengemudi Ojol

Katadata memberitakan, Asosiasi ojol menyebut aturan Kementerian Komunikasi dan Digital alias Komdigi membuat potongan biaya aplikasi tembus hingga 70%.

Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia atau SPAI, Lily Pujiati, menyebut potongan tersebut mengikis biaya pengantaran makanan dan barang.

“Kami mendapati potongan platform hingga 70%, di saat pengemudi ojol hanya mendapatkan Rp5.200 untuk pengantaran makanan, padahal konsumen membayar Rp18 ribu kepada platform,” ujar Lily dalam keterangan pers yang diterima Katadata (1/7/2025).

Merespons hal tersebut, Menteri Komdigi Meutya Hafid mengatakan akan Kementerian Perhubungan atau Kemenhub terkait aturan ojek online.

“Mungkin, ada irisan [aturan]. Kami akan duduk bersama dengan Kemenhub,” kata Menteri Komdigi Meutya Hafid usai Rapat Kerja dengan Komisi I DPR di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin (7/7/2025).

(Read: Gojek, Grab, dan Maxim, Mana yang Punya Sentimen Paling Positif?)

Demo Ojol

Gabungan Aksi Roda Dua atau Garda mengatakan akan menggelar aksi demo di Istana Presiden pada 21 Juli 2025. Ketua Umum Garda Raden Igun Wicaksono memperkirakan ada 5.000 pengemudi taksi online dan ojol yang mengikuti unjuk rasa ini.

Aliansi yang bergabung dalam demo ojol 21 Juli yakni Garda Indonesia, Komando Relawan Satu Aspal, Perkumpulan Pengemudi Transportasi dan Jasa Daring Indonesia, Tekab Indonesia, Korban Aplikator, Komunitas Under Mainstream (KUMAN), PMO, PDOI, dan Baraya Siliwangi Bersatu.

Tuntutan Aksi 217 Garda di antaranya:

• Negara menghadirkan UU Transportasi Online atau Perppu
• Biaya sewa aplikasi 10%
• Regulasi tarif antar makanan dan barang
• Audit investigatif perusahaan aplikasi transportasi online
• Menghapus program hemat, promo, member, Aceng, slot, double order, dan lainnya.

Demo pada 17 Juli menolak potongan atas layanan pengantaran orang turun, sementara unjuk rasa pada 21 Juli mendorong agar komisi yang diambil aplikator dipangkas dari 20% menjadi 10%.

(Baca: Banyak Ojol di Jabodetabek Kerja Lebih dari 8 Jam Sehari)