Rata-rata PDRB ADHK sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang di Indonesia saat ini sebesar Rp319.62 miliar data per 2023. Hanya sebagian kecil saja provinsi, kondisi saat ini terlihat lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
(Baca: Sektor Utama Penggerak Perekonomian di Kabupaten Boalemo pada 2023)
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Jawa Timur tercatat dengan PDRB ADHK sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang terbanyak, yaitu Rp1.853 miliar. PDRB ADHK sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang di Jawa Timur saat ini setara dengan 17,05% dari total seluruh provinsi. Jawa barat berada di urutan kedua. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, PDRB ADHK sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang di provinsi ini tumbuh 2,61%. Periode yang sama tahun sebelumnya PDRB ADHK sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang di provinsi ini tercatat Rp1.457 miliar.
Selanjutnya, PDRB ADHK sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang di DKI Jakarta naik 6,44% menjadi Rp827 miliar dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, Jawa Tengah dengan PDRB ADHK sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang Rp783 miliar (naik 4,12%) dan Kalimantan Selatan dengan PDRB ADHK sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang Rp661 miliar (naik 4,75%)
(Baca: Sektor Utama Penggerak Perekonomian di Kabupaten Maybrat pada 2023)
Berikut ini adalah daftar sepuluh provinsi dengan PDRB ADHK sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang jumlah tertinggi:
- Jawa Timur Rp1.853 miliar
- Jawa Barat Rp1.495 miliar
- DKI Jakarta Rp827 miliar
- Jawa Tengah Rp783 miliar
- Kalimantan Selatan Rp661 miliar
- Sumatera Utara Rp584 miliar
- Banten Rp540 miliar
- Sulawesi Selatan Rp450 miliar
- Sumatera Selatan Rp367 miliar
- Bali Rp334 miliar