Berapa Peraturan Daerah yang Bermasalah?

Politik

Lite

07/04/2017 14:32 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Jumlah Peraturan Daerah dan yang Bermasalah

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Berapa Peraturan Daerah yang Bermasalah?

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Jumlah Peraturan Daerah dan yang Bermasalah

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Berdasarkan kajian Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) terbaru, dari 1.082 Peraturan Daerah (Perda) yang dikaji, lebih dari 50 persen bermasalah. Sepanjang 2016, pada gelombang I terdapat 383 Perda yang dikaji, dan 172 di antaranya dinyatakan bermasalah. Selanjutnya pada gelombang II, dari 507 perda terdapat 262 perda yang bermasalah. Dan yang terakhir, pada gelombang III terdapat 152 Perda yang dinyatakan bermasalah dari total 410 Perda yang dikaji. Perda yang belum terkaji akan masuk ke gelombang selanjutnya.

Langkah deregulasi peraturan daerah yang dinilai menghambat kegiatan investasi dan ekonomi semakin berat. Pasalnya, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pembatalan Perda tingkat kabupaten/kota oleh gubernur atau menteri bertentangan dengan UUD 1945. Seperti diketahui, selama jalannya otonomi daerah, yaitu sekitar 17 tahun, pemerintah pusat telah membatalkan sekitar 4.000 Perda yang bermasalah. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan capaian yang dilakukan oleh MA yang hanya membatalkan kurang dari 100 Perda.