Ini Instansi dengan Kasus Korupsi Terbanyak sampai Oktober 2023

Politik

Lite

Cindy Mutia Annur 08/11/2023 18:31 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Jumlah Tindak Pidana Korupsi yang Ditangani KPK Berdasarkan Instansi (Januari-Oktober 2023)*

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Ini Instansi dengan Kasus Korupsi Terbanyak sampai Oktober 2023

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Jumlah Tindak Pidana Korupsi yang Ditangani KPK Berdasarkan Instansi (Januari-Oktober 2023)*

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangani 85 kasus tindak pidana korupsi sepanjang 1 Januari hingga 6 Oktober 2023.

Kasus terbanyak berasal dari lingkungan pemerintah kabupaten/kota, yakni 29 kasus atau 34,11% dari total kasus korupsi selama periode tersebut.

Tindak pidana korupsi yang ditangani KPK juga banyak berasal dari lingkungan kementerian/lembaga, yaitu 26 kasus, serta BUMN/BUMD 20 kasus.

Ada pula tindak pindana korupsi di lingkungan pemerintah provinsi dengan jumlah 10 kasus.

Sementara, sampai Oktober 2023 KPK belum menangani satupun kasus korupsi di lingkungan DPR/DPRD dan komisi/lembaga non-struktural.

Jika dilihat jenis perkaranya, kasus korupsi terbanyak berupa penyuapan atau gratifikasi dengan jumlah 44 kasus, setara 51,76% dari total kasus korupsi sampai Oktober 2023.

Kemudian ada korupsi pengadaan barang dan jasa 32 kasus, tindak pidana pencucian uang (TPPU) 6 kasus, perintangan proses penyidikan 2 kasus, dan pungutan atau pemerasan 1 kasus.

Dari segi profesi pelaku, mayoritas kasus korupsi sampai Oktober 2023 dilakukan pejabat eselon I, II, III dan IV, yaitu sebanyak 39 kasus.

Kemudian yang melibatkan pihak swasta ada 26 kasus, wali kota/bupati dan wakilnya 4 kasus, hakim 2 kasus, dan pengacara 2 kasus.

Sementara, perkara korupsi yang pelakunya anggota DPR/DPRD, kepala lembaga/kementerian, dan gubernur masing-masing 1 kasus, serta profesi lainnya 9 kasus.

(Baca: Gratifikasi, Kasus Korupsi Terbanyak di Indonesia sampai Oktober 2023)

Editor : Adi Ahdiat