Banyak Kasus Saling Lapor Jadi Alasan Utama Dukung Revisi UU ITE

Politik

Premium

Yosepha Pusparisa 31/03/2021 15:10 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Mayoritas masyarakat menyetujui revisi UU ITE. Alasan utamanya karena banyak kasus saling lapor antar individu serta banyak mengandung pasal ambigu, seperti dikemukakan 30,2% dan 28,1% responden.

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Anda mengakses konten Single Data Premium.
Untuk meneruskan, silakan berlangganan, atau beli secara satuan.

Professional

Nikmati akses premium dengan harga yang lebih terjangkau.

Mulai dari

~~Rp300.000~~ 150.000/bulan

Akses lebih banyak konten premium dan fitur eksklusif khusus pelanggan.

Mulai dari

50.000/bulan

Hanya Rp833 per artikel

Lebih detail »

Beli Satuan

Langsung baca artikel “Banyak Kasus Saling Lapor Jadi Alasan Utama Dukung Revisi UU ITE”.

Rp10.000

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Alasan Menyetujui Revisi UU ITE

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Lebih dari setengah masyarakat menyetujui adanya revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE). Hal itu tercermin dari jawaban 56,3% responden dalam survei Charta Politika.

Dari jumlah tersebut, 30,2% responden setuju adanya revisi UU ITE karena banyak kasus saling lapor antarindividu. Sebanyak 28,1% responden lainnya menilai banyak pasal dalam UU ITE bersifat ambigu dan merugikan masyarakat secara virtual.

UU ITE juga dinilai membuat masyarakat tak nyaman menyebarkan informasi di internet karena dibayang-bayangi ketakutan melanggar aturan, seperti yang dikemukakan 20,6% responden. Sedangkan, 9,3% responden menilai UU ITE membatasi gerak masyarakat untuk mengkritik pemerintah.

Charta Politika menggelar survei nasional terhadap 1.200 responden di seluruh Indonesia. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara telepon pada 20-24 Maret 2021. Adapun, survei ini memiliki tingkat toleransi kesalahan (margin of error) sebesar ±2,83% dengan tingkat kepercayaan 95%.

(Baca: Mayoritas Masyarakat Nilai Kebebasan Berpendapat di Indonesia Bermasalah)

Editor : Dimas Jarot Bayu