Politik

Lite

Ini Kebijakan Pemerintah yang Bisa Mendukung Daya Beli Menurut Kelas Menengah

Nabilah Muhamad 29/10/2025 15:50 WIB

Bagikan URL telah disalin

Memuat...

Menurut survei KedaiKOPI, sebagian besar masyarakat kelas menengah Indonesia menilai kebijakan pengurangan pajak bisa mendukung daya beli mereka.

Program Pemerintah yang Dapat Mendukung Daya Beli Menurut Kelas Menengah Indonesia (Oktober 2025)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Ini Kebijakan Pemerintah yang Bisa Mendukung Daya Beli Menurut Kelas Menengah

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Program Pemerintah yang Dapat Mendukung Daya Beli Menurut Kelas Menengah Indonesia (Oktober 2025)

Unduh

Sumber

A Kecil
A Sedang
A Besar

Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) menyurvei pandangan kelas menengah mengenai program pemerintah yang bisa mendukung daya beli mereka.

Hasilnya, mayoritas responden atau 81,5% menilai kebijakan paling efektif adalah pengurangan pajak.

Kebijakan lain yang dianggap bisa mendukung daya beli kelas menengah adalah subsidi transportasi umum dan penyediaan transportasi umum yang merata.

(Baca: Populasi Kelas Menengah Indonesia Kian Berkurang)

Berikut daftar lengkap program pemerintah yang dinilai dapat mendukung daya beli masyarakat menurut kelas menengah:

Pengurangan nilai pajak: 81,5% responden
Subsidi transportasi umum yang dikelola pemerintah: 56,5%
Adanya fasilitas transportasi umum yang merata: 56,1%
Nilai bunga yang rendah pada sistem kredit: 53,1%
DP nol rupiah kepada masyarakat yang akan membeli rumah: 46,7%
Stabilisasi harga dan subsidi kebutuhan pokok: 1,4%
Lainnya (bansos, UMKM, dll): 3,1%

"Kebijakan pendidikan dan kesehatan diperlukan juga sama kelas menengah, namun perlu diingat kebutuhan dasar seperti itu kurang relevan bagi masyarakat menengah," kata peneliti senior KedaiKOPI Ashma Nur Afifah dalam siaran pers, Selasa (28/10/2025).

Survei ini juga menemukan, sebanyak 48% responden menilai pemerintah sudah cukup berpihak pada masyarakat kelas menengah.

Sedangkan 37% menganggap pemerintah belum berpihak, dan hanya 10% yang menilai pemerintah sangat berpihak.

KedaiKOPI menggelar survei ini terhadap 932 responden berusia 17-55 tahun yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Pengambilan data dilakukan pada 14-19 Oktober 2025 menggunakan metode online-computerized assisted self interview (CASI).

Seluruh responden tergolong kelas menengah, dengan kriteria pendapatan antara Rp3,5 juta—Rp14,5 juta per bulan, atau pengeluaran per kapita Rp2 juta—Rp9,9 juta per bulan.

(Baca: Aset Investasi yang Dimiliki Warga Kelas Menengah RI pada 2025)

Editor : Adi Ahdiat