DPR RI Sahkan 14 UU pada 2025, Ini Rincian Komisinya

Politik

Lite

Akbar Ridwan 19/08/2025 10:35 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Ketua DPR Puan Maharani, mengatakan anggota legislatif periode 2024-2029 sudah menyelesaikan 14 rancangan undang-undang (RUU) pada tahun pertama masa baktinya.

Rancangan Undang-Undang/RUU yang Telah Diselesaikan Dewan Perwakilan Rakyat/DPR Republik Indonesia Periode 2024-2029 (15 Agustus 2025)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

DPR RI Sahkan 14 UU pada 2025, Ini Rincian Komisinya

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Rancangan Undang-Undang/RUU yang Telah Diselesaikan Dewan Perwakilan Rakyat/DPR Republik Indonesia Periode 2024-2029 (15 Agustus 2025)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Puan Maharani Nakshatra Kusyala Devi, mengatakan anggota legislatif periode 2024-2029 telah menyelesaikan 14 rancangan undang-undang (RUU) pada tahun pertama masa baktinya.

Dari 14 RUU yang disahkan, Komisi II paling banyak menyelesaikan dengan 10 UU. Disusul Badan Legislasi DPR sebanyak 2 UU, Komisi I 1 UU, serta Komisi VI 1 UU.

Sebagai informasi, Komisi I merupakan komisi yang membidangi isu pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, serta intelijen.

Komisi II membidangi isu terkait pemerintahan dalam negeri, pertanahan, dan pemberdayaan aparatur negara.

Sementara itu, Komisi VI membidangi perdagangan, kawasan perdagangan, dan pengawasan persaingan usaha.

Menurut Puan, kinerja komisi lain terkait penyelesaian RUU masih dalam tahapan pembentukan dan pembahasan.

Ia menambahkan, pada masa sidang berikutnya, DPR bersama pemerintah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), akan fokus membahas 11 RUU yang kini berada pada tahap tingkat I.

“DPR RI akan selalu memprioritaskan pembentukan UU yang berkualitas, sehingga lebih mengejar kinerja kualitas daripada kuantitas,” kata Ketua DPR, Puan Maharani Nakshatra Kusyala Devi, dalam pidatonya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

(Baca: Mayoritas Warga Indonesia Nilai Sosialisasi Revisi KUHAP Belum Cukup)

Editor : Erlina Fury Santika