Para ahli tidak puas terhadap kinerja Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria.
Temuan tersebut disampaikan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia dalam laporan yang bertajuk “Empat Implikasi Politik dan Hukum Setelah Pemindahan Ibu Kota Negara” yang dirilis pada Senin (6/6/2022).
Survei CSIS itu dilakukan periode 28 Maret–12 April 2022 dengan melibatkan 170 ahli dari beragam profesi mulai dari peneliti/NGO, dosen/akademisi, profesional, wartawan, pengusaha, angggota DPR/DPRD, anggota partai politik, serta mahasiswa. Suara para ahli terbelah dalam menilai kinerja Pemprov DKI Jakarta.
Sebanyak 51,8% ahli tidak puas terhadap kinerja Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Anies-Riza. Sementara, sebanyak 47,7% mengaku puas terhadap kinerja pasangan Anies-Riza.
Dalam survei tersebut juga diuji 8 program strategis Pemprov DKI Jakarta. Empat program di antaranya dinilai puas oleh ahli (di atas 50%), yaitu program upah (69,4%), transportasi (64,7%), harga kebutuhan pokok (54,1%), dan harmoni sosial (53,5%).
Sedangkan, empat program lainnya yang mendapat kepuasan di bawah 50% adalah soal birokrasi (47,1%), lapangan kerja (37,6%), lingkungan (32,4%), serta hunian layak (24,7%).
Persentase kenaikan upah minimum provinsi (UMP) sekitar 40% sepanjang periode 2017-2022 membuat persepsi responden soal kemampuan DKI Jakarta dalam menciptakan lapangan kerja menjadi lebih rendah.
(Baca: Survei: Anies Baswedan Raih Elektabilitas Tertinggi di Simulasi Pilpres)