Tambang di Kawasan Hutan RI Bisa Kena Denda Mulai Desember 2025

Pertambangan

Lite

Nabilah Muhamad 11/12/2025 19:17 WIB

URL telah disalin

Memuat...

Pada Desember 2025, Kementerian ESDM menerbitkan aturan baru terkait denda administratif atas pelanggaran kegiatan usaha pertambangan di kawasan hutan Indonesia.

Tarif Denda Administratif atas Pelanggaran Kegiatan Usaha Pertambangan di Kawasan Hutan Indonesia (Desember 2025)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Tambang di Kawasan Hutan RI Bisa Kena Denda Mulai Desember 2025

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Tarif Denda Administratif atas Pelanggaran Kegiatan Usaha Pertambangan di Kawasan Hutan Indonesia (Desember 2025)

Unduh

Sumber

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menerbitkan aturan baru tentang denda atas pelanggaran kegiatan usaha pertambangan di kawasan hutan, khususnya untuk tambang nikel, bauksit, timah, dan batu bara.

Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 391.K/MB.01/MEM.B/2025 yang ditetapkan dan mulai berlaku pada 1 Desember 2025.

(Baca: Hutan Indonesia yang Dijadikan Area Produksi Tambang Meningkat sampai 2024)

Kementerian ESDM menyatakan, penetapan denda ini bertujuan untuk memperkuat penegakan hukum di kawasan hutan, sekaligus mencegah kerusakan lingkungan akibat praktik pertambangan yang melanggar ketentuan.

"Kalau seandainya kita mendapatkan dalam evaluasi mereka melanggar, tidak tertib, maka tidak segan-segan kita akan melakukan tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku," kata Bahlil dalam siaran pers, Rabu (10/12/2025).

Berikut besaran denda administratif atas pelanggaran kegiatan usaha pertambangan di kawasan hutan dalam aturan tersebut:

Tambang nikel: Rp6,5 miliar per hektare
Tambang bauksit: Rp1,76 miliar per hektare
Tambang timah: Rp1,25 miliar per hektare
Tambang batu bara: Rp354 juta per hektare

Penagihan denda ini akan dilakukan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan untuk kegiatan usaha pertambangan.

Kemudian hasil penagihan denda akan diperhitungkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor energi dan sumber daya mineral.

Hal ini direspons positif oleh Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan (Pushep) Bisman Bakhtiar. Menurut dia, saat ini memang banyak lokasi pertambangan yang berada di kawasan hutan.

"Aturan ini dapat menimbulkan efek jera karena dengan denda sangat besar bisa membuat perusahaan berhati-hati atau bahkan takut," kata Bisman, diberitakan Katadata.co.id, Rabu (10/12/2025).

(Baca: Penggunaan Kawasan Hutan untuk Tambang di Sumatra 2024, Sumsel Terbesar)

Editor : Adi Ahdiat

Data Terkait

Jumlah Perusahaan Kehutanan di Pulau Sumatra pada 2025

Indonesia Paling Banyak Impor Mineral Fuels, Mineral Oils dari Algeria pada 2023

Sektor Utama Penggerak Perekonomian di Kabupaten Bima pada 2024

Update Jumlah Fasilitas Rusak karena Banjir dan Longsor Sumatra (11 Desember 2025)

Investasi Sektor Kehutanan Indonesia pada 2024 Terbesar Sedekade

Riwayat Kontribusi Sektor Kehutanan Indonesia terhadap PDB 2015-2024

Data Stories Terkini

Tambang di Kawasan Hutan RI Bisa Kena Denda Mulai Desember 2025 Pertambangan 11/12/2025, 19:17 WIB

Jumlah Perusahaan Kehutanan di Pulau Sumatra pada 2025 Lingkungan 11/12/2025, 18:46 WIB

Ribuan Desa RI Belum Terjangkau Sinyal Telepon Seluler pada 2025 Teknologi & Telekomunikasi 11/12/2025, 18:33 WIB

Harga Pangan Hari Ini (11/12) di Sumatera Selatan: Harga Cabai Merah dan Telur Naik Ekonomi & Makro 11/12/2025, 18:31 WIB

Persentase Penduduk Lansia Periode 2013-2035 Layanan konsumen & Kesehatan 11/12/2025, 18:24 WIB

Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Kota Salatiga 2024 Demografi 11/12/2025, 18:24 WIB

Unduh

Sumber

Tambang di Kawasan Hutan RI Bisa Kena Denda Mulai Desember 2025

Tambang di Kawasan Hutan RI Bisa Kena Denda Mulai Desember 2025

Tags

Data Terkait

Jumlah Perusahaan Kehutanan di Pulau Sumatra pada 2025

Indonesia Paling Banyak Impor Mineral Fuels, Mineral Oils dari Algeria pada 2023

Sektor Utama Penggerak Perekonomian di Kabupaten Bima pada 2024

Update Jumlah Fasilitas Rusak karena Banjir dan Longsor Sumatra (11 Desember 2025)

Investasi Sektor Kehutanan Indonesia pada 2024 Terbesar Sedekade

Riwayat Kontribusi Sektor Kehutanan Indonesia terhadap PDB 2015-2024

Data Stories Terkini

Data Populer

Tambang di Kawasan Hutan RI Bisa Kena Denda Mulai Desember 2025

Tambang di Kawasan Hutan RI Bisa Kena Denda Mulai Desember 2025

Tags

Data Terkait

Jumlah Perusahaan Kehutanan di Pulau Sumatra pada 2025

Indonesia Paling Banyak Impor Mineral Fuels, Mineral Oils dari Algeria pada 2023

Sektor Utama Penggerak Perekonomian di Kabupaten Bima pada 2024

Update Jumlah Fasilitas Rusak karena Banjir dan Longsor Sumatra (11 Desember 2025)

Investasi Sektor Kehutanan Indonesia pada 2024 Terbesar Sedekade

Riwayat Kontribusi Sektor Kehutanan Indonesia terhadap PDB 2015-2024

Data Stories Terkini

Topik Trending

Data Populer