Pertambangan

Lite

Tambang di Kawasan Hutan RI Bisa Kena Denda Mulai Desember 2025

Nabilah Muhamad 11/12/2025 19:17 WIB

Bagikan URL telah disalin

Memuat...

Pada Desember 2025, Kementerian ESDM menerbitkan aturan baru terkait denda administratif atas pelanggaran kegiatan usaha pertambangan di kawasan hutan Indonesia.

Tarif Denda Administratif atas Pelanggaran Kegiatan Usaha Pertambangan di Kawasan Hutan Indonesia (Desember 2025)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Tambang di Kawasan Hutan RI Bisa Kena Denda Mulai Desember 2025

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Tarif Denda Administratif atas Pelanggaran Kegiatan Usaha Pertambangan di Kawasan Hutan Indonesia (Desember 2025)

Unduh

Sumber

A Kecil
A Sedang
A Besar

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menerbitkan aturan baru tentang denda atas pelanggaran kegiatan usaha pertambangan di kawasan hutan, khususnya untuk tambang nikel, bauksit, timah, dan batu bara.

Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 391.K/MB.01/MEM.B/2025 yang ditetapkan dan mulai berlaku pada 1 Desember 2025.

(Baca: Hutan Indonesia yang Dijadikan Area Produksi Tambang Meningkat sampai 2024)

Kementerian ESDM menyatakan, penetapan denda ini bertujuan untuk memperkuat penegakan hukum di kawasan hutan, sekaligus mencegah kerusakan lingkungan akibat praktik pertambangan yang melanggar ketentuan.

"Kalau seandainya kita mendapatkan dalam evaluasi mereka melanggar, tidak tertib, maka tidak segan-segan kita akan melakukan tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku," kata Bahlil dalam siaran pers, Rabu (10/12/2025).

Berikut besaran denda administratif atas pelanggaran kegiatan usaha pertambangan di kawasan hutan dalam aturan tersebut:

Tambang nikel: Rp6,5 miliar per hektare
Tambang bauksit: Rp1,76 miliar per hektare
Tambang timah: Rp1,25 miliar per hektare
Tambang batu bara: Rp354 juta per hektare

Penagihan denda ini akan dilakukan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan untuk kegiatan usaha pertambangan.

Kemudian hasil penagihan denda akan diperhitungkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor energi dan sumber daya mineral.

Hal ini direspons positif oleh Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan (Pushep) Bisman Bakhtiar. Menurut dia, saat ini memang banyak lokasi pertambangan yang berada di kawasan hutan.

"Aturan ini dapat menimbulkan efek jera karena dengan denda sangat besar bisa membuat perusahaan berhati-hati atau bahkan takut," kata Bisman, diberitakan Katadata.co.id, Rabu (10/12/2025).

(Baca: Penggunaan Kawasan Hutan untuk Tambang di Sumatra 2024, Sumsel Terbesar)

Editor : Adi Ahdiat

Data Terkait

Sektor Utama Penggerak Perekonomian di Kota Pagar Alam pada 2024

Indonesia Ekspor Rubber Senilai US$ 52,02 Juta ke Romania pada 2023

Sektor Utama Penggerak Perekonomian di Kabupaten Banjar pada 2024

Sektor Utama Penggerak Perekonomian di Kabupaten Lebong pada 2024

Akhir 2025, Pemerintah Naikkan Harga Acuan Seluruh Kelas Batu Bara RI

Papua Punya Jutaan Hektare Hutan Konversi, Bisa Jadi Lahan Perkebunan

Data Stories Terkini

Data Historis Rata - Rata Upah di Sulawesi Tenggara Periode 2018-2023 Ketenagakerjaan 31/12/2025, 7:45 WIB

Jumlah Penduduk dan Persentase Kemiskinan di Kabupaten Teluk Bintuni | 2004 - 2024 Demografi 31/12/2025, 6:59 WIB

Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan di Kalimantan Timur 2015 - 2024 Layanan konsumen & Kesehatan 31/12/2025, 6:57 WIB

Lima Gempa Bumi Terakhir yang Tercatat di BMKG (Rabu, 31 Desember 2025 03:55:09 WIB) Lingkungan 31/12/2025, 5:26 WIB

Lima Gempa Bumi Terakhir yang Tercatat di BMKG (Rabu, 31 Desember 2025 03:55:09 WIB) Lingkungan 31/12/2025, 5:03 WIB

Lima Gempa Bumi Terakhir yang Tercatat di BMKG (Rabu, 31 Desember 2025 03:55:09 WIB) Lingkungan 31/12/2025, 4:56 WIB

Unduh

Sumber

Tambang di Kawasan Hutan RI Bisa Kena Denda Mulai Desember 2025

Tambang di Kawasan Hutan RI Bisa Kena Denda Mulai Desember 2025

Tags

Data Terkait

Sektor Utama Penggerak Perekonomian di Kota Pagar Alam pada 2024

Indonesia Ekspor Rubber Senilai US$ 52,02 Juta ke Romania pada 2023

Sektor Utama Penggerak Perekonomian di Kabupaten Banjar pada 2024

Sektor Utama Penggerak Perekonomian di Kabupaten Lebong pada 2024

Akhir 2025, Pemerintah Naikkan Harga Acuan Seluruh Kelas Batu Bara RI

Papua Punya Jutaan Hektare Hutan Konversi, Bisa Jadi Lahan Perkebunan

Data Stories Terkini

Data Populer

Tambang di Kawasan Hutan RI Bisa Kena Denda Mulai Desember 2025

Tambang di Kawasan Hutan RI Bisa Kena Denda Mulai Desember 2025

Tags

Data Terkait

Sektor Utama Penggerak Perekonomian di Kota Pagar Alam pada 2024

Indonesia Ekspor Rubber Senilai US$ 52,02 Juta ke Romania pada 2023

Sektor Utama Penggerak Perekonomian di Kabupaten Banjar pada 2024

Sektor Utama Penggerak Perekonomian di Kabupaten Lebong pada 2024

Akhir 2025, Pemerintah Naikkan Harga Acuan Seluruh Kelas Batu Bara RI

Papua Punya Jutaan Hektare Hutan Konversi, Bisa Jadi Lahan Perkebunan

Data Stories Terkini

Topik Trending

pengeluaran makanan

jam kerja

erupsi

gempa bumi 2021

Gempa Terkini

bencana hidrometeorologi

pertumbuhan penduduk

Data Populer