Nilai Ekspor Hasil Hutan Indonesia Turun 3,26% pada 2024

Menurut Kementerian Perhutanan (Kemenhut), nilai ekspor hasil hutan Indonesia mencapai Rp12,74 triliun pada 2024.

Nilai ekspor 2024 itu turun 3,26% dari tahun sebelumnya (year-on-year/yoy) yang sebesar Rp13,17 triliun.

Secara historis selama 2020-2024 nilai ekspor hasil hutan Indonesia memang turun sejak 2022. Terlihat pada grafik, capaian 2021 sebesar Rp14,75 triliun—menjadi yang tertinggi dalam periode tersebut.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kehutanan 2025-2029, pemerintah mengelompokkan tantangan pembangunan kehutanan di Indonesia.

(Baca: Catatan Ekspor Tumbuhan dan Satwa Liar Indonesia hingga 2024)

Pertama isu ekologi. Ini Triple Planetary Crisis, terdiri dari perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan, dan kehilangan keanekaragaman hayati. Sebanyak 1.074 tumbuhan dan 1.274 satwa liar tercatat dalam kategori terancam (threatened species).

"Pengelolaan Hutan Lestari perlu didorong karena Indonesia memiliki potensi sumber daya hutan yang sangat besar bagi sumber pertumbuhan baru, pengentasan kemiskinan, serta ketahanan pangan, energi, dan air," tulis Kemenhut.

Kedua, isu sosial. Menurut pemerintah, pengelolaan kawasan hutan Indonesia yang mencakup 62% dari total daratan masih belum optimal meskipun potensi hutan sangat besar untuk mendukung penguatan dan pengentasan kemiskinan di 9.291 desa yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan dalam kategori miskin.

Ketiga, isu ekonomi. Nilai kontribusi sektor kehutanan terhadap PDB nasional Indonesia dinilai pemerintah kecil jika dibandingkan dengan sektor lainnya, seperti pertanian, industri, dan jasa.

"Meskipun demikian, kehutanan memiliki peran masyarakat, meski terkadang kontribusinya dalam angka PDB tidak begitu besar. Pemanfaatan bioekonomi dan biopropeksi sumber daya genetik secara berkelanjutan dengan penguatan tata kelola keanekaragaman hayati," kata Kemenhut.

Keempat, isu tata kelola. Pemerintah melihat, proses birokrasi yang masih dianggap rumit, panjang, dan berbelit sehingga masyarakat masih kurang mendapatkan akses informasi secara akurat.

(Baca: Riwayat Kontribusi Sektor Kehutanan Indonesia terhadap PDB 2015-2024)