Lingkungan

Lite

Luas Konsesi 22 Perusahaan Kehutanan yang Izinnya Dicabut Usai Bencana Sumatra

Akbar Ridwan 21/01/2026 15:15 WIB

Bagikan URL telah disalin

Memuat...

Usai bencana Sumatra, pemerintah Indonesia mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) untuk 22 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran. Ini daftar perusahaannya.

Luas Konsesi 22 Perusahaan Kehutanan yang Izinnya Dicabut Pemerintah Indonesia (20 Januari 2026)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Luas Konsesi 22 Perusahaan Kehutanan yang Izinnya Dicabut Usai Bencana Sumatra

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Luas Konsesi 22 Perusahaan Kehutanan yang Izinnya Dicabut Pemerintah Indonesia (20 Januari 2026)

Unduh

Sumber

A Kecil
A Sedang
A Besar

Pada Januari 2026, pemerintah Indonesia mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) untuk 22 perusahaan yang beroperasi di wilayah terdampak bencana Sumatra.

Total luas area konsesi perusahaan yang izinnya dicabut mencapai 1,01 juta hektare (ha).

Berikut rincian luas area konsesi 22 perusahaan pemegang PBPH bidang pemanfaatan hutan alam dan hutan tanaman yang izinnya dicabut pemerintah, berdasarkan pemberitaan Katadata.co.id:

Sumatera Utara

PT Toba Pulp Lestari Tbk: 167.912 ha
PT Sumatera Riang Lestari: 173.971 ha
PT Gunung Raya Utama Timber: 106.930 ha
PT Teluk Nauli: 83.143 ha
PT Anugerah Rimba Makmur: 49.629 ha
PT Sumatera Sylva Lestari: 42.530 ha
PT Multi Sibolga Timber: 28.670 ha
PT Barumun Raya Padang Langkat: 14.800 ha
PT Panei Lika Sejahtera: 12.264 ha
PT Hutan Barumun Perkasa: 11.845 ha
PT Putra Lika Perkasa: 10.000 ha
PT Sinar Belantara Indah: 5.197 ha
PT Tanaman Industri Lestari Simalungun: 2.786 ha

Sumatera Barat

PT Minas Pagai Lumber: 78.000 ha
PT Salaki Summa Sejahtera: 47.605 ha
PT Biomass Andalan Energi: 19.875 ha
PT Bukit Raya Mudisa: 28.617 ha
PT Dhara Silva Lestari:15.357 ha
PT Sukses Jaya Wood: 1.584 ha

Aceh

PT Aceh Nusa Indrapuri: 97.905 ha
PT Rimba Timur Sentosa: 6.250 ha
PT Rimba Wawasan Permai: 6.120 ha

Selain itu, pemerintah juga mencabut izin 6 perusahaan di bidang tambang, perkebunan, dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (PBPHHK), yaitu:

PT Ika Bina Agro Wisesa - IUP perkebunan (Aceh)
CV Rimba Jaya - izin PBPHHK (Aceh)
PT Agincourt Resources - IUP pertambangan (Sumatera Utara)
PT North Sumatra Hydro Energy - IUP Pembangkit Listrik Tenaga Air (Sumatera Utara)
PT Perkebunan Pelalu Raya - IUP perkebunan (Sumatera Barat)
PT Inang Sari - IUP perkebunan (Sumatera Barat)

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, pencabutan izin ini merupakan tindak lanjut hasil penertiban dan evaluasi pemanfaatan kawasan hutan yang dilakukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

"Bapak Presiden (Prabowo Subianto) mengambil keputusan untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran," kata Prasetyo dalam jumpa pers, Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Menurut Prasetyo, ada beragam pelanggaran yang dilakukan perusahaan-perusahaan ini, seperti menjalankan kegiatan usaha di luar wilayah izin yang telah diberikan, beroperasi di kawasan terlarang termasuk di kawasan hutan lindung, hingga pelanggaran administratif.

"Kemudian juga ada yang pelanggarannya dalam bentuk kewajiban-kewajiban kepada negara yang tidak diselesaikan, misalnya pajak," ujarnya, seperti diberitakan Katadata.co.id.

(Baca: Luas Hutan untuk Perkebunan dan Tambang di Aceh, Sumut, dan Sumbar 2012-2024)

Editor : Adi Ahdiat