Lingkungan

Lite

Izin Penggunaan Hutan Pulau Sumatra Mayoritas untuk Tambang

Akbar Ridwan 09/12/2025 12:17 WIB

Bagikan URL telah disalin

Memuat...

Menurut data Jatam, izin penggunaan kawasan hutan di Pulau Sumatra paling banyak ditujukan untuk pertambangan.

Sektor dengan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan/PPKH Terluas di Pulau Sumatra (28 November 2025)

A Font Kecil
A Font Sedang
A Font Besar

Akses single data

Izin Penggunaan Hutan Pulau Sumatra Mayoritas untuk Tambang

Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan.

Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas.

Dapatkan:

Akses Data Stories premium
Kenyamanan membaca tanpa iklan
Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image
Akses ke informasi sumber data

Lihat lebih lengkap

Basic

~~Rp100.000~~

Rp50.000/bulan

Professional

~~Rp100.000~~

Rp150.000/bulan

Institutional Untuk organisasi

Hubungi Kami

Kami menerima pembayaran berikut:

Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi.

Sektor dengan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan/PPKH Terluas di Pulau Sumatra (28 November 2025)

Unduh

Sumber

A Kecil
A Sedang
A Besar

Menurut Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah provinsi di Pulau Sumatra pada akhir November 2025 dipengaruhi kondisi lingkungan yang rapuh akibat industri ekstraktif.

"Banjir dan longsor beruntun di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam sepekan terakhir bukan sekadar bencana hidrometeorologis biasa, tetapi gejala dari krisis tata kelola ruang di Pulau Sumatra," kata Jatam dalam siaran pers (28/11/2025).

"Situasi tersebut tidak bisa lagi dijelaskan hanya dengan narasi 'cuaca ekstrem', melainkan harus dibaca sebagai akibat langsung dari rusaknya ekosistem hulu dan daerah aliran sungai oleh industri ekstraktif," kata mereka.

(Baca: BMKG: Bencana Sumatra Dipicu Hujan Ekstrem Akhir November 2025)

Menurut Jatam, ada banyak kawasan hutan di Pulau Sumatra yang beralih dari fungsi lindung menjadi lahan industri ekstraktif melalui skema Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).

PPKH adalah izin dari pemerintah terkait penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan.

Jatam menemukan, saat ini ada sedikitnya 271 PPKH di Pulau Sumatra, dengan luas total 53.769,48 hektare (ha).

PPKH paling luas diberikan untuk tambang, yakni 38.206,46 ha, setara 71% dari total luas PPKH di Pulau Sumatra.

Berikut rincian jumlah PPKH atau izin penggunaan kawasan hutan di Pulau Sumatra, serta luas kawasan hutan yang digunakan untuk sektor industri ekstraktif:

Tambang: 66 izin, luas 38.206,46 ha
Minyak dan gas (migas): 51 izin, luas 4.823,87 ha
Panas bumi/geothermal: 11 izin, luas 436,92 ha
Proyek energi lainnya: 72 izin, luas 3.758,68 ha

"Sisanya diberikan untuk keperluan telekomunikasi, pemerintahan, dan berbagai kepentingan lain," kata Jatam.

(Baca: 6 Provinsi di Sumatra dengan Izin Tambang Minerba Aktif Terbanyak)

Editor : Adi Ahdiat