Indeks Garis Kemiskinan di Kalimantan Timur | 2025

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Garis Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2025 sebesar 0.88. Data historis menunjukkan adanya pertumbuhan positif sebesar 44.26% dibandingkan tahun sebelumnya. Kendati demikian, angka ini masih fluktuatif jika dibandingkan dengan rata-rata 3 tahun terakhir (2022-2024) yang sebesar 0.78%, 0.77%, dan 0.61% secara berurutan. Kondisi 5 tahun terakhir menunjukkan tren yang cukup beragam, dengan nilai terendah pada tahun 2024 dan kenaikan signifikan di tahun 2025.

Jika dibandingkan dengan rata-rata 3 tahun terakhir, pertumbuhan indeks kemiskinan di Kalimantan Timur pada tahun 2025 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dalam 5 tahun terakhir, pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2025, sementara pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2024. Ranking Kalimantan Timur secara nasional juga mengalami perbaikan, naik dari peringkat 30 pada tahun 2024 menjadi peringkat 23 pada tahun 2025. Peringkat di tingkat pulau juga meningkat dari peringkat 3 pada tahun 2024 menjadi peringkat 1 pada tahun 2025.

(Baca: Harga Gula Pasir Kualitas Premium di Pasar Modern Provinsi Kalimantan Timur Sebulan Terakhir tidak Berubah)

Kenaikan tertinggi Indeks Garis Kemiskinan di Kalimantan Timur dalam data historis terjadi pada tahun 2025, sedangkan kenaikan terendah terjadi pada tahun 2024. Anomali terjadi pada tahun 2025 dengan kenaikan yang cukup tajam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dibandingkan dengan kondisi 3 atau 5 tahun terakhir, kenaikan pada tahun 2025 ini terbilang tidak biasa.

Dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Kalimantan, Kalimantan Timur menempati peringkat pertama dengan nilai 0.88. Kalimantan Barat memiliki nilai indeks 0.85, menduduki peringkat kelima di pulau Kalimantan. Secara nasional, Kalimantan Timur berada pada peringkat 23, sedangkan Kalimantan Barat berada pada peringkat 26. Persentase pertumbuhan Kalimantan Timur sebesar 44.26% jauh lebih tinggi dibandingkan Kalimantan Barat yang hanya 6.25%.

Data historis menunjukkan fluktuasi Indeks Garis Kemiskinan di Kalimantan Timur. Setelah sempat mengalami penurunan, indeks kembali meningkat pada tahun 2025. Fluktuasi ini menggambarkan dinamika kondisi ekonomi dan sosial yang memengaruhi tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab fluktuasi ini dan merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam menanggulangi kemiskinan.

Sulawesi Utara

Sulawesi Utara menduduki peringkat ke-6 di Pulau Sulawesi dengan nilai Indeks Garis Kemiskinan sebesar 1.11. Pertumbuhan indikator ini menunjukkan penurunan turun 9.02%. Di tingkat nasional, provinsi ini menempati urutan ke-20. Dibandingkan dengan wilayah lain, nilai Sulawesi Utara ini memerlukan perhatian khusus untuk mengendalikan indikator agar tidak mengalami penurunan signifikan. Meskipun berada di urutan tengah di pulau Sulawesi, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi mendalam untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Dengan demikian, langkah-langkah strategis dapat diimplementasikan untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan.

(Baca: PDRB ADHB Sektor Jasa Keuangan Lainnya Periode 2013-2024)

Jambi

Jambi menempati peringkat ke-6 di Pulau Sumatera dengan nilai Indeks Garis Kemiskinan mencapai 0.98. Pertumbuhan di wilayah ini menunjukkan penurunan cukup signifikan turun 25.19%. Secara nasional, Jambi berada pada urutan ke-21. Dengan penurunan ini, Jambi perlu melakukan intervensi kebijakan yang tepat sasaran untuk mengatasi penyebab kemiskinan. Penurunan pertumbuhan turun 25.19% mengindikasikan adanya tantangan serius yang perlu segera diatasi. Pemerintah daerah perlu proaktif dalam mengidentifikasi masalah-masalah struktural yang mempengaruhi tingkat kemiskinan, sehingga langkah-langkah yang diambil dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Maluku Utara

Maluku Utara menunjukkan nilai Indeks Garis Kemiskinan sebesar 0.95 dan berhasil menduduki peringkat ke-2 di Pulau Maluku. Pertumbuhan indikator ini mengalami peningkatan sebesar 11.76%. Namun, di tingkat nasional, Maluku Utara berada pada urutan ke-22. Meskipun pertumbuhan menunjukkan tren positif, pemerintah daerah tetap perlu berhati-hati dan terus berupaya meningkatkan efektivitas program-program penanggulangan kemiskinan. Peningkatan sebesar 11.76% adalah pencapaian yang menggembirakan, namun Maluku Utara perlu mempertahankan momentum ini dan mengidentifikasi peluang-peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Riau

Riau memiliki nilai Indeks Garis Kemiskinan sebesar 0.87, menempatkannya pada peringkat ke-7 di Pulau Sumatera. Pertumbuhan indikator ini stagnan atau tidak mengalami perubahan signifikan (0%). Di tingkat nasional, Riau berada pada urutan ke-24. Meskipun tidak ada perubahan signifikan, Riau perlu tetap waspada dan terus berupaya menjaga stabilitas ekonomi agar tingkat kemiskinan tidak meningkat. Stagnasi pertumbuhan ini mengindikasikan bahwa Riau perlu melakukan inovasi dalam kebijakan-kebijakan penanggulangan kemiskinan. Pemerintah daerah perlu menggali potensi-potensi ekonomi lokal yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Kalimantan Barat

Kalimantan Barat menduduki peringkat ke-2 di Pulau Kalimantan dengan nilai Indeks Garis Kemiskinan sebesar 0.86. Pertumbuhan di wilayah ini mengalami penurunan turun 2.27%. Secara nasional, Kalimantan Barat berada pada urutan ke-25. Meskipun berada di peringkat yang cukup baik di tingkat pulau, penurunan pertumbuhan tetap menjadi perhatian yang perlu diatasi. Penurunan turun 2.27% mengindikasikan adanya faktor-faktor yang perlu dievaluasi untuk mencegah tren negatif berlanjut. Pemerintah daerah perlu melakukan kajian mendalam untuk memahami penyebab penurunan pertumbuhan dan merumuskan langkah-langkah yang tepat untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Banten

Banten mencatat nilai Indeks Garis Kemiskinan sebesar 0.85 dan berada pada peringkat ke-5 di Pulau Jawa. Pertumbuhan indikator ini menunjukkan peningkatan sebesar 6.25%. Di tingkat nasional, Banten menempati urutan ke-26. Peningkatan ini perlu diapresiasi, namun Banten tetap perlu berupaya meningkatkan efektivitas program-program penanggulangan kemiskinan agar dapat mencapai hasil yang lebih signifikan. Peningkatan sebesar 6.25% menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pemerintah daerah perlu terus berinovasi dan mengembangkan program-program yang adaptif terhadap perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dengan demikian, Banten dapat terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan secara berkelanjutan.