Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pekerja di sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib di Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2024 sebanyak 54.584 pekerja. Jumlah ini menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 12,09% dibandingkan tahun sebelumnya. Data historis menunjukkan tren yang fluktuatif dalam sepuluh tahun terakhir. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2016 dengan pertumbuhan mencapai 3923,17%, sementara penurunan terbesar terjadi pada tahun 2019 dengan kontraksi turun 19,91%.
Dibandingkan rata-rata tiga tahun terakhir (2021-2023) yang sebesar 39.600 pekerja, jumlah pekerja pada tahun 2024 mengalami peningkatan signifikan. Jika dibandingkan dengan rata-rata lima tahun terakhir (2019-2023) yang sebesar 37.609 pekerja, pertumbuhan tahun 2024 juga menunjukkan kinerja yang lebih baik. Secara keseluruhan, sektor ini menunjukkan pemulihan dan pertumbuhan yang cukup baik setelah mengalami fluktuasi selama beberapa tahun terakhir.
(Baca: PDB Menurut Daya Beli di Iran (Republik Islam) 2024)
Pada tahun 2024, Kepulauan Bangka Belitung menempati peringkat ke-10 di Pulau Sumatera dalam hal jumlah pekerja di sektor ini. Peringkat ini sama dengan tahun sebelumnya. Secara nasional, Kepulauan Bangka Belitung berada di peringkat ke-30. Nilai ini menunjukkan bahwa kontribusi sektor ini terhadap perekonomian daerah masih perlu ditingkatkan dibandingkan provinsi lain di Indonesia.
Kenaikan tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir terjadi pada tahun 2016, namun perlu diingat bahwa angka tersebut merupakan pemulihan dari angka yang sangat rendah pada tahun 2015. Penurunan terendah terjadi pada tahun 2019, kemungkinan dipengaruhi oleh faktor eksternal atau kebijakan pemerintah daerah pada saat itu. Data ini mengindikasikan bahwa sektor ini rentan terhadap perubahan kebijakan dan kondisi ekonomi global.
Meskipun mengalami pertumbuhan yang cukup baik pada tahun 2024, fluktuasi data historis menunjukkan bahwa sektor ini perlu terus diperhatikan dan dikelola dengan baik. Pemerintah daerah perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap perekonomian daerah.
Bengkulu
Bengkulu menempati urutan ke-9 di Pulau Sumatera dengan total 69.244 pekerja di sektor administrasi pemerintahan. Pertumbuhan di provinsi ini mencapai 3,53%, dan secara nasional menduduki peringkat ke-27. Nilai ini menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap sektor pemerintahan di tingkat pulau dan nasional.
(Baca: Top 10 Selebgram dengan Follower Terbanyak 14 Jun 2025)
Maluku Utara
Dengan 68.988 pekerja, Maluku Utara menduduki peringkat ke-2 di Pulau Maluku. Pertumbuhan di Maluku Utara sangat tinggi, mencapai 17,83%, dan secara nasional menduduki peringkat ke-28. Angka ini menunjukkan pertumbuhan yang kuat dalam sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib di wilayah tersebut.
Papua
Papua memiliki jumlah pekerja tertinggi di pulau Papua dengan 56.539 orang. Namun, Papua mengalami penurunan pertumbuhan turun 48,48%. Papua menduduki peringkat ke-29 secara nasional. Meskipun memiliki jumlah pekerja yang signifikan, penurunan pertumbuhan ini menjadi perhatian dan memerlukan analisis lebih lanjut.
Gorontalo
Gorontalo menempati peringkat ke-5 di Pulau Sulawesi dengan 53.177 pekerja di sektor ini. Pertumbuhan di Gorontalo mencapai 15,52%, dan secara nasional menduduki peringkat ke-31. Data ini menunjukkan bahwa Gorontalo memiliki kontribusi yang stabil terhadap sektor pemerintahan di tingkat pulau dan nasional.
Sulawesi Barat
Sulawesi Barat berada di peringkat ke-6 di Pulau Sulawesi dengan 49.829 pekerja. Pertumbuhan di provinsi ini mencapai 42,33%, dan secara nasional menduduki peringkat ke-32. Persentase ini menandakan pertumbuhan yang signifikan dalam sektor ini dibandingkan dengan provinsi lain di Sulawesi.
Kalimantan Utara
Kalimantan Utara berada di peringkat ke-5 di Pulau Kalimantan dengan 42.205 pekerja. Pertumbuhan di provinsi ini mencapai 13,59%, dan secara nasional menduduki peringkat ke-33. Data ini menunjukkan bahwa Kalimantan Utara memiliki pertumbuhan yang positif dan kontribusi yang meningkat dalam sektor pemerintahan di tingkat pulau dan nasional.