Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi nilai investasi PMDN di Kalimantan Tengah pada tahun 2024 sebesar Rp 5.748.429,6 juta. Data historis menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2024, terjadi penurunan sebesar 34.52% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini cukup besar jika dibandingkan dengan pertumbuhan rata-rata 3 tahun terakhir (2021-2023) yang menunjukkan kenaikan.
Jika dibandingkan dengan 5 tahun terakhir, realisasi investasi PMDN di Kalimantan Tengah cenderung fluktuatif. Tahun 2019 mencatat nilai tertinggi yaitu Rp 13.091.611,4 juta, sedangkan tahun 2016 mencatat nilai terendah yaitu Rp 1.270.118,9 juta. Penurunan di tahun 2024 mengindikasikan perlunya evaluasi dan strategi baru untuk menarik investasi di Kalimantan Tengah.
(Baca: Nilai Tertinggi Jalur Prestasi Masuk ke SMA4 Kota Depok | 2025)
Dalam skala pulau Kalimantan, Kalimantan Tengah menempati peringkat ke-5 dalam realisasi investasi PMDN pada tahun 2024. Peringkat ini menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Secara nasional, Kalimantan Tengah berada di peringkat ke-16. Posisi ini menunjukkan perlunya peningkatan daya saing investasi Kalimantan Tengah dibandingkan provinsi lain di Indonesia.
Kenaikan tertinggi realisasi investasi PMDN di Kalimantan Tengah terjadi pada tahun 2019 dengan nilai Rp 13.091.611,4 juta. Sementara itu, penurunan terendah terjadi pada tahun 1993 dengan nilai Rp 1.525 juta. Anomali terlihat pada tahun 2017, di mana terjadi lonjakan investasi sangat tinggi kemudian diikuti penurunan drastis di tahun berikutnya.
Data historis investasi PMDN Kalimantan Tengah menunjukkan perlunya perhatian lebih untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan investasi. Pemerintah daerah dan BKPM perlu bekerja sama untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, menarik investor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Kep. Bangka Belitung
Kepulauan Bangka Belitung menduduki peringkat ke-13 secara nasional dengan nilai investasi sebesar Rp 7.221.797,9 juta. Terjadi penurunan sebesar 9.29% dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian ini lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan investasi di pulau Sumatera dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah daerah perlu berupaya lebih keras untuk meningkatkan daya tarik investasi di wilayahnya.
(Baca: Jumlah Penduduk dan Persentase Kemiskinan di Kabupaten Sukamara | 2004 - 2024)
Kalimantan Barat
Kalimantan Barat mencatatkan nilai investasi sebesar Rp 7.049.038 juta dan berada di peringkat ke-14 secara nasional. Penurunan yang sangat signifikan sebesar 52.67% dibandingkan tahun sebelumnya menempatkan Kalimantan Barat di posisi yang kurang menguntungkan di antara provinsi-provinsi lain di Kalimantan. Penurunan yang cukup dalam ini perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah-langkah strategis.
Kalimantan Utara
Dengan nilai investasi Rp 6.730.199,1 juta, Kalimantan Utara menduduki peringkat ke-15 secara nasional. Penurunan sebesar 17.92% dibandingkan tahun sebelumnya menunjukkan bahwa Kalimantan Utara perlu meningkatkan upaya untuk menarik investasi. Meski demikian, peringkat ke-4 di pulau Kalimantan menunjukkan bahwa Kalimantan Utara masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan.
Aceh
Aceh berada di peringkat ke-17 secara nasional dengan nilai investasi Rp 4.401.114,7 juta. Penurunan tajam sebesar 50.46% dibandingkan tahun sebelumnya menunjukkan tantangan besar yang dihadapi Aceh dalam menarik investor. Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi mendalam dan merumuskan strategi baru untuk meningkatkan daya saing investasi di wilayahnya.
Lampung
Lampung menempati peringkat ke-18 secara nasional dengan nilai investasi Rp 4.389.450,2 juta. Penurunan sebesar 42.44% dibandingkan tahun sebelumnya menempatkan Lampung di posisi yang kurang baik. Peringkat ke-6 di pulau Sumatera menunjukkan bahwa Lampung perlu berupaya lebih keras untuk bersaing dengan provinsi lain di Sumatera.
Kep. Riau
Kepulauan Riau berada di peringkat ke-19 secara nasional dengan nilai investasi Rp 4.255.125,7 juta. Penurunan yang cukup signifikan sebesar 51.96% dibandingkan tahun sebelumnya menunjukkan tantangan besar yang dihadapi Kepulauan Riau dalam menarik investasi. Pemerintah daerah perlu melakukan inovasi dan meningkatkan promosi investasi untuk meningkatkan daya saing wilayahnya.